Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023 Terbaru 2025–2026
Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023 Terbaru 2025–2026
Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023 Terbaru 2025–2026. Pusdiklat LSMAP menghadirkan program Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK sebagai upaya mendukung pelaksanaan transformasi sistem ASN di Indonesia. Program ini dirancang secara khusus berdasarkan ketentuan UU ASN No. 20 Tahun 2023, yang mengatur ulang prinsip-prinsip pengelolaan aparatur sipil negara di tingkat pusat maupun daerah.
Sebagai bentuk penyesuaian regulasi, bimtek ini berfokus pada peningkatan kapabilitas instansi pemerintah dalam memahami dan menerapkan kebijakan manajemen ASN sesuai kerangka hukum dan prinsip meritokrasi yang ditekankan dalam UU tersebut.
Transformasi ASN Melalui UU ASN Terbaru
Perubahan signifikan yang dibawa oleh UU ASN terbaru tidak hanya menyentuh aspek struktural dan kelembagaan, tetapi juga menyasar aspek manajerial dan pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh. Di dalamnya, PNS dan PPPK diposisikan sebagai agen pelayanan publik yang wajib memiliki kompetensi tinggi, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Pusdiklat LSMAP, sebagai lembaga yang berpengalaman dalam pelatihan aparatur negara, merancang bimtek ini untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai arah baru kebijakan manajemen ASN di era digital dan pasca-pandemi.
Ruang Lingkup Materi Bimtek
Beberapa pokok materi yang menjadi sorotan dalam bimtek ini antara lain:
Substansi dan interpretasi strategis UU ASN No. 20 Tahun 2023
Perbandingan ketentuan lama dan baru dalam pengelolaan SDM ASN
Penyusunan kebijakan manajemen ASN berbasis sistem merit
Hak, kewajiban, dan evaluasi kinerja antara PNS dan PPPK
Integrasi kebijakan pengembangan karier dan kompetensi ASN
Dengan pendekatan sistematis, peserta akan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai struktur manajemen ASN yang diperkuat melalui regulasi baru ini, termasuk tantangan dan solusi dalam penerapannya.
Sasaran dan Implikasi Kebijakan
Bimtek ini menyasar pejabat pembina kepegawaian, kepala instansi, serta aparatur yang bertanggung jawab atas proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Melalui pemahaman kebijakan terkini, mereka diharapkan dapat menyusun langkah-langkah strategis yang sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen ASN 2025.
Implikasinya tidak hanya berpengaruh pada efektivitas organisasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil.
Urgensi Pelatihan bagi PNS dan PPPK
Dalam konteks perubahan regulasi dan tata kelola birokrasi, mengikuti pelatihan PNS dan PPPK yang relevan menjadi keharusan. Bimtek ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari proses pembelajaran institusional yang terus berkembang. Kemampuan instansi dalam menyerap dan mengimplementasikan kebijakan baru akan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.
Kesimpulan Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK
Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK dari Pusdiklat LSMAP adalah wujud komitmen dalam mendukung transformasi ASN sesuai amanat UU ASN No. 20 Tahun 2023. Melalui program ini, pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat tata kelola ASN yang lebih profesional, adil, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Keikutsertaan dalam bimtek ini menjadi bagian penting dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia di Indonesia.
Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023 Terbaru 2025–2026
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusdiklat LSMAP Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023 Terbaru 2025–2026.
Metode Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Terbaru 2025–2026
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Kelas Pelaksanaan:
- Kelas Tatap Muka Di Hotel
- Online Zoom Meeting
- In House Training
Biaya Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Terbaru 2025–2026
- Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Fasilitas Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Terbaru 2025–2026
- Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Tata Cara Pendaftaran:
- Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Erik Hp/Wa: 087820921902
- Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
- Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
- Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
- Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Kontak Person
- Erik – Hp/Wa: 087820921902
- Website: www.bimtektraining.com/
Pelatihan Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023 Terbaru 2025–2026
