Bimtek Pengelolaan JDIH untuk Instansi Pemerintah Terbaru 2025–2026 – Pelatihan Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bimtek Pengelolaan JDIH untuk Instansi Pemerintah Terbaru 2025–2026 – Pelatihan Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Dalam era keterbukaan informasi dan digitalisasi, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang efektif menjadi kebutuhan mendesak bagi instansi pemerintah. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berperan sebagai sistem pendayagunaan bersama atas dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib mengembangkan dan mengelola JDIH sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance dan keterbukaan informasi publik. Namun, implementasi JDIH yang optimal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan pemahaman mengenai standar pengelolaan dokumentasi hukum.
Bimtek ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola JDIH secara efektif, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan informasi hukum.
Materi Bimtek Pengelolaan JDIH untuk Instansi Pemerintah Terbaru 2025–2026
Materi pelatihan mencakup:
Dasar Hukum dan Kebijakan JDIH: Memahami peraturan perundang-undangan terkait JDIH, termasuk Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum: Penerapan standar nasional dalam pengelolaan dokumentasi hukum, termasuk klasifikasi, katalogisasi, dan digitalisasi dokumen hukum.
Pengembangan dan Pengelolaan Website JDIH: Teknik pengembangan dan pengelolaan portal JDIH yang user-friendly dan sesuai dengan standar nasional.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam JDIH: Integrasi sistem informasi hukum dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas informasi hukum.
Studi Kasus dan Praktik Langsung: Simulasi pengelolaan JDIH, termasuk input data, manajemen konten, dan pemecahan masalah yang umum dihadapi dalam pengelolaan JDIH.
Tujuan dan Manfaat Bimtek Pengelolaan JDIH untuk Instansi Pemerintah Terbaru 2025–2026
Pelatihan ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pengelolaan JDIH yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara digital.
Mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi hukum yang berkualitas di instansi pemerintah.
Manfaat yang diperoleh meliputi peningkatan efisiensi operasional, pengurangan potensi penyimpangan, dan peningkatan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.
Bimtek Pengelolaan JDIH untuk Instansi Pemerintah Terbaru 2025–2026 merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan instansi pemerintah. Dengan meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan JDIH, diharapkan instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan informasi hukum yang lebih baik, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat.
Bimtek Pengelolaan JDIH untuk Instansi Pemerintah Terbaru 2025–2026 – Pelatihan Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusdiklat LSMAP Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Pengelolaan JDIH untuk Instansi Pemerintah Terbaru 2025–2026 – Pelatihan Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Metode Bimtek Pengelolaan JDIH untuk Instansi Pemerintah Terbaru 2025–2026
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Kelas Pelaksanaan:
- Kelas Tatap Muka Di Hotel
- Online Zoom Meeting
- In House Training
Biaya Bimtek Pengelolaan JDIH untuk Instansi Pemerintah Terbaru 2025–2026
- Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Fasilitas Bimtek Pengelolaan JDIH untuk Instansi Pemerintah Terbaru 2025–2026
- Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Tata Cara Pendaftaran:
- Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Erik Hp/Wa: 087820921902
- Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
- Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
- Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
- Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Kontak Person
- Erik – Hp/Wa: 087820921902
- Website: www.bimtektraining.com/
Bimtek Pengelolaan JDIH untuk Instansi Pemerintah Terbaru 2025–2026 – Pelatihan Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
