Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah Sesuai UU HKPD Terbaru 2025-2026
Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah Sesuai UU HKPD Terbaru 2025-2026
Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah Sesuai UU HKPD Terbaru 2025-2026. Menghadapi perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk memahami regulasi perpajakan terbaru. Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pusdiklat LSMAP dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur daerah dalam menerapkan kebijakan perpajakan sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) edisi 2025–2026. Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung tata kelola fiskal yang transparan dan berkelanjutan.
Apa Itu Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah Sesuai UU HKPD?
Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pajak Daerah adalah program pelatihan resmi yang bertujuan membekali para aparatur daerah dengan pengetahuan praktis dan komprehensif tentang sistem perpajakan daerah sesuai ketentuan UU HKPD terbaru.
Dalam UU HKPD 2025–2026, terjadi pembaruan mendasar mengenai jenis pajak yang dikelola daerah, metode pemungutan, serta integrasi sistem digital perpajakan. Bimtek ini membantu peserta memahami peran strategis pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi pajak lokal tanpa melanggar aturan yang berlaku. Program ini juga memberikan arahan agar kebijakan fiskal lokal sejalan dengan peraturan nasional.
Tujuan dan Manfaat Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah
Berikut beberapa tujuan dan manfaat dari pelaksanaan bimtek ini:
Memberikan pemahaman menyeluruh kepada ASN terkait kebijakan pajak daerah terkini.
Menghindari kesalahan administratif dalam proses pemungutan dan pelaporan pajak.
Mendorong efisiensi dan transparansi dalam manajemen perpajakan daerah.
Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah.
Menyiapkan SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak berbasis digitalisasi.
Membangun sistem yang akuntabel dan selaras dengan kebijakan pusat.
Materi yang Dibahas
Bimtek ini menyajikan sejumlah materi inti yang relevan dengan kebutuhan aktual, antara lain:
Pemahaman prinsip dan cakupan UU HKPD 2025–2026
Jenis-jenis pajak dan retribusi yang dikelola pemerintah daerah
Strategi penguatan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak yang efektif
Prosedur penetapan, pemungutan, hingga pelaporan pajak
Pengelolaan basis data perpajakan daerah secara digital
Mekanisme pengawasan internal dan audit fiskal daerah
Studi kasus keberhasilan pengelolaan pajak dari berbagai daerah
Integrasi data perpajakan dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)
Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek Ini
Bimtek ini dirancang untuk peserta yang memiliki tanggung jawab langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan fiskal daerah, antara lain:
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Pejabat di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan staf keuangan OPD
Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD)
Auditor dan pengawas internal
Tim teknis bidang perpajakan dan pelaporan
ASN yang menangani sistem SIPD atau sistem informasi keuangan lainnya
Program ini juga sangat relevan bagi staf yang sedang mengikuti pelatihan pajak daerah dan membutuhkan pembekalan lebih dalam sesuai regulasi terbaru.
FAQ
Q: Apakah bimtek ini merujuk langsung pada regulasi UU HKPD tahun 2025?
A: Ya, seluruh materi yang disusun dalam bimtek mengacu langsung pada UU HKPD terbaru 2025–2026 serta petunjuk pelaksanaannya yang telah disahkan.
Q: Apakah peserta akan mendapat sertifikat setelah mengikuti pelatihan?
A: Ya, setiap peserta akan menerima sertifikat resmi dari Pusdiklat LSMAP sebagai bukti keikutsertaan dan kompetensi yang diperoleh.
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusdiklat LSMAP Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Pelatihan Pengelolaan Pajak Daerah Sesuai UU HKPD Terbaru 2025-2026
Metode Bimtek
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Narasumber dan Instruktur Berpengalaman
Tim pengajar kami terdiri dari akademisi, praktisi, dan konsultan profesional yang memiliki pengalaman selama 35+ tahun tersertifikasi Nasional dan Internasional yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek:
- Kelas Tatap Muka Di Hotel
- Online Zoom Meeting
- In House Training
Biaya Bimtek
- Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Fasiitas Bimtek
- Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan
Tata Cara Pendaftaran Bimtek:
- Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Erik Hp/Wa: 087820921902
- Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
- Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
- Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
- Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Kontak Person Bimtek Pelatihan
- Erik – Hp/Wa: 087820921902
- website : bimtektraining.com
Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah Sesuai UU HKPD Terbaru 2025-2026
