Definisi

Bimtek Perpres dan Permendagri Terkait PPK adalah kegiatan pembinaan teknis yang berfokus pada pemahaman, pendalaman, dan penerapan ketentuan peraturan presiden (Perpres) serta peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab, dan kewenangan PPK.
Dalam konteks kebijakan publik, bimtek ini berfungsi sebagai media peningkatan kapasitas aparatur agar mampu menerjemahkan regulasi ke dalam tindakan administratif yang tepat, konsisten, dan patuh hukum.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Menyelaraskan pemahaman regulasi antara Perpres dan Permendagri agar tidak terjadi tumpang tindih interpretasi dalam praktik pengadaan.

2. Memperkuat peran PPK dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

3. Mendorong kepatuhan hukum melalui pemahaman menyeluruh terhadap regulasi yang berlaku pada periode terbaru.

4. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis ketentuan peraturan dan risiko administratif.

Manfaat

• Kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan, karena setiap tahapan merujuk pada regulasi yang relevan.

• Peningkatan kualitas tata kelola pengadaan di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

• Penguatan mitigasi risiko administratif dan hukum melalui pemahaman tugas dan kewenangan PPK.

• Keseragaman praktik pengadaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan pedoman teknis.

Materi

Materi dalam Bimtek Perpres dan Permendagri Terkait PPK dirancang untuk menjawab kebutuhan aparatur dalam memahami regulasi sekaligus mengimplementasikannya secara tepat. Secara umum, cakupan materi meliputi:

1. Regulasi Perpres dan Permendagri Terbaru
   Pembahasan menyeluruh mengenai substansi peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk penyesuaian kebijakan pada periode 2026–2027. Fokus utama diarahkan pada harmonisasi aturan agar tidak terjadi konflik norma dalam pelaksanaan.

2. Kedudukan dan Peran PPK dalam Pengadaan
   Penjelasan mengenai posisi PPK dalam struktur organisasi pengadaan, hubungan kerja dengan unit lain, serta batasan kewenangan yang harus dipatuhi.

3. Tugas dan Kewenangan PPK
   Uraian rinci mengenai tugas PPK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kontrak, hingga pengendalian dan evaluasi, dengan menekankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan regulasi.

4. Implementasi Pengadaan di Pemerintah Daerah
   Materi ini menitikberatkan pada penerapan Perpres dan Permendagri dalam konteks pemerintah daerah, termasuk penyesuaian dengan kebijakan internal dan kebutuhan lokal tanpa menyimpang dari aturan nasional.

5. Penguatan Akuntabilitas dan Pengendalian Internal
   Pembahasan mengenai mekanisme pengendalian internal, dokumentasi administrasi, serta pelaporan yang diperlukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengadaan.

Materi tersebut juga terintegrasi dengan pelatihan PPK pengadaan barang dan jasa, bimtek pengadaan pemerintah daerah, serta pembahasan regulasi perpres dan permendagri terbaru guna memastikan relevansi dan kedalaman materi.

Siapa yang Membutuhkan

Bimtek Perpres dan Permendagri Terkait PPK dibutuhkan oleh berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain:

• Aparatur pemerintah yang menjalankan fungsi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.

• Pejabat struktural dan fungsional yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran dan kontrak.

• Unit kerja pengadaan yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai tugas dan kewenangan PPK.

• Pemangku kepentingan internal pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian administratif.

Kebutuhan terhadap bimtek ini bersifat universal, karena regulasi pengadaan berlaku lintas sektor dan memengaruhi hampir seluruh aktivitas belanja pemerintah.

FAQ

1. Mengapa Bimtek Perpres dan Permendagri Terkait PPK penting pada periode 2026–2027?

Karena adanya pembaruan regulasi yang menuntut penyesuaian pemahaman dan praktik pengadaan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum terbaru serta kebijakan nasional.

2. Apa fokus utama pembahasan dalam bimtek ini?

Fokus utama meliputi pemahaman regulasi Perpres dan Permendagri, peran PPK, serta implementasi pengadaan yang akuntabel dan patuh hukum di lingkungan pemerintah.

3. Bagaimana hubungan Perpres dan Permendagri dalam pengadaan pemerintah?

Perpres berfungsi sebagai payung kebijakan nasional, sedangkan Permendagri memberikan pedoman teknis khusus bagi pemerintah daerah agar implementasi pengadaan tetap selaras dengan kebijakan pusat.

4. Apa dampak pemahaman tugas dan kewenangan PPK terhadap pengadaan?

Pemahaman yang baik membantu PPK mengambil keputusan yang tepat, meminimalkan risiko administratif, serta meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

5. Siapa saja yang dapat mengambil manfaat dari bimtek ini?

Seluruh aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan internal yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat memperoleh manfaat, karena materi bersifat komprehensif dan aplikatif.

Artikel ini disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi Bimtek Perpres dan Permendagri Terkait PPK secara komprehensif, formal, dan terstruktur, sehingga relevan bagi pembaca umum sekaligus optimal untuk mesin pencari. Jika Anda ingin penyesuaian gaya, penambahan subtopik, atau optimasi SEO lanjutan (internal linking, keyword density, atau schema), saya siap membantu.