Bimtek Integrasi Data AHSP Terbaru ke Dalam e-Katalog Konstruksi 2026–2027

Bimtek Integrasi Data AHSP Terbaru ke Dalam e-Katalog Konstruksi Sesuai Peraturan LKPP 2026-2027

Bimtek Integrasi Data AHSP adalah program bimbingan teknis yang membahas proses penyelarasan data Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dengan kebutuhan informasi produk dan pekerjaan konstruksi dalam e-Katalog. Program ini relevan bagi pengelola pengadaan, PPK, tim teknis, dan penyedia jasa konstruksi. Pada 2026–2027, pemahaman mengenai struktur biaya, komponen harga, spesifikasi teknis, dan mekanisme katalog elektronik menjadi bagian penting dalam menyiapkan proses pengadaan konstruksi yang akuntabel.

Apa Itu Bimtek Integrasi Data AHSP ke Dalam e-Katalog Konstruksi?

Bimtek Integrasi Data AHSP merupakan pelatihan teknis yang membahas hubungan antara data perhitungan biaya pekerjaan konstruksi dengan informasi yang digunakan dalam proses pengadaan melalui katalog elektronik. AHSP digunakan untuk menghitung kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan guna memperoleh harga satuan suatu pekerjaan. Sementara itu, e-Katalog menjadi sarana pencantuman produk dan pelaksanaan pengadaan secara elektronik.

Dalam praktiknya, integrasi data AHSP membutuhkan pemahaman mengenai kesesuaian uraian pekerjaan, satuan pengukuran, spesifikasi teknis, komponen pembentuk harga, dan informasi produk yang ditawarkan. Kesalahan dalam menyelaraskan komponen tersebut dapat menyebabkan perbedaan interpretasi antara kebutuhan teknis dan informasi harga yang tersedia.

Pelatihan e-Katalog konstruksi ini membahas aspek teknis dan administratif yang berkaitan dengan penyusunan informasi pekerjaan konstruksi, sehingga peserta memahami hubungan antara perencanaan biaya dan proses pengadaan elektronik.

Dasar Hukum Integrasi Data AHSP dan Katalog Elektronik

Pelaksanaan pengadaan konstruksi melalui katalog elektronik perlu memperhatikan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi. Dua regulasi yang relevan sebagai landasan pembahasan program ini adalah:

1. Peraturan Lembaga Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 1 September 2026 serta berstatus berlaku. Regulasi tersebut mengatur pengelolaan katalog elektronik, pencantuman barang/jasa, kurasi produk, pelaksanaan e-purchasing, dan pengawasan katalog elektronik.

2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Regulasi ini menjadi acuan penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi, termasuk perhitungan AHSP dan biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 mencabut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sistem katalog elektronik yang telah dibangun diberikan waktu penyesuaian paling lama satu tahun sejak pengundangan peraturan tersebut.

Adapun Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 menggantikan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi.

Sumber regulasi resmi:

• JDIH LKPP – Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026.

• JDIH Kementerian PUPR – Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023.

Perlu dipahami bahwa kedua regulasi tersebut mengatur aspek katalog elektronik dan penyusunan perkiraan biaya konstruksi. Keduanya menjadi landasan materi pelatihan, bukan pernyataan bahwa terdapat satu prosedur integrasi AHSP otomatis yang secara khusus diwajibkan oleh Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026.

Mengapa Integrasi Data AHSP Penting bagi Pengelola Pengadaan Konstruksi?

Penyelarasan data AHSP dengan informasi katalog elektronik berkaitan langsung dengan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan. Ketidaksesuaian antara uraian pekerjaan, spesifikasi, satuan, dan harga dapat menimbulkan masalah pada proses evaluasi maupun pelaksanaan kontrak.

Beberapa manfaat penguasaan materi ini meliputi:

1. Meningkatkan konsistensi perhitungan harga. Pemahaman komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatan membantu mengurangi kesalahan ketika membandingkan harga satuan dengan kebutuhan pekerjaan.

2. Memperjelas spesifikasi pekerjaan. Penyelarasan uraian dan spesifikasi teknis mengurangi risiko penawaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan konstruksi.

3. Mendukung penyusunan HPS. Pemahaman hubungan AHSP, Harga Satuan Dasar (HSD), dan koefisien membantu mengurangi kesalahan dalam penyusunan perkiraan harga.

4. Memperkuat proses verifikasi informasi produk. Pemeriksaan satuan, mutu, dan spesifikasi membantu menghindari ketidaksesuaian antara kebutuhan teknis dan produk yang ditayangkan.

5. Meningkatkan akuntabilitas pengadaan. Dokumentasi dasar perhitungan harga membantu memberikan penjelasan ketika terdapat perbedaan harga atau pertanyaan dalam proses pemeriksaan.

Bagi instansi pemerintah, kompetensi tersebut mendukung koordinasi antara unit teknis, perencanaan, dan pengadaan. Bagi penyedia konstruksi, pemahaman yang sama membantu menyiapkan informasi penawaran secara lebih konsisten.

Materi Bimtek Integrasi Data AHSP Tahun 2026–2027

Materi pelatihan disusun berdasarkan hubungan antara perhitungan biaya pekerjaan konstruksi dan penyelenggaraan katalog elektronik. Pembahasan diarahkan pada aspek teknis yang diperlukan untuk memahami struktur data AHSP, komponen pembentuk harga, dan informasi pekerjaan konstruksi.

Materi yang dibahas meliputi:

1. Kebijakan pengadaan konstruksi melalui katalog elektronik, meliputi ruang lingkup penyelenggaraan katalog dan ketentuan e-purchasing.

2. Konsep dasar Analisis Harga Satuan Pekerjaan, termasuk fungsi AHSP dalam penyusunan perkiraan biaya konstruksi.

3. Identifikasi komponen Harga Satuan Dasar (HSD) tenaga kerja, bahan, dan peralatan.

4. Perhitungan koefisien AHSP, meliputi koefisien tenaga kerja, koefisien bahan, dan koefisien peralatan.

5. Penyusunan harga satuan pekerjaan, termasuk hubungan biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya umum, dan keuntungan.

6. Penyelarasan uraian pekerjaan dan spesifikasi teknis, agar informasi teknis dapat dipahami secara konsisten.

7. Pengelompokan data pekerjaan konstruksi, berdasarkan jenis pekerjaan, satuan pengukuran, dan karakteristik teknis.

8. Penyusunan informasi harga pekerjaan, dengan memperhatikan dasar perhitungan dan kesesuaian komponen pembentuk harga.

9. Pemahaman pencantuman dan kurasi produk dalam katalog elektronik, sesuai ketentuan penyelenggaraan katalog.

10. Mekanisme e-purchasing pekerjaan konstruksi, termasuk pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi sesuai ketentuan yang berlaku.

Materi tersebut menjadi kerangka pembelajaran untuk tahun 2026–2027. Penyesuaian kedalaman pembahasan, perangkat praktik, dan studi kasus mengikuti kebutuhan peserta serta dokumen teknis yang digunakan dalam kegiatan pelatihan.

Elemen Pembeda: Checklist dan Alur Penyelarasan Data AHSP

Dalam proses pengelolaan informasi pekerjaan konstruksi, penyelarasan data perlu dilakukan secara sistematis. Pemeriksaan tidak cukup hanya membandingkan nilai harga, tetapi juga harus memperhatikan dasar teknis pembentuk harga tersebut.

A. Checklist pemeriksaan data AHSP

Beberapa elemen yang perlu diperiksa meliputi:

• Kesesuaian nama dan uraian pekerjaan.

• Ketepatan satuan pengukuran.

• Kelengkapan komponen tenaga kerja.

• Kesesuaian jenis dan kuantitas bahan.

• Kesesuaian jenis serta kapasitas peralatan.

• Ketepatan nilai koefisien.

• Kesesuaian lokasi dan kondisi pekerjaan.

• Kejelasan spesifikasi teknis.

• Dasar perhitungan harga satuan.

• Kesesuaian informasi produk atau pekerjaan yang ditampilkan.

B. Alur penyelarasan informasi

1. Mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi.

2. Memeriksa uraian dan spesifikasi teknis.

3. Mengidentifikasi komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatan.

4. Memeriksa HSD serta koefisien pekerjaan.

5. Menghitung dan menelaah harga satuan pekerjaan.

6. Menyelaraskan informasi teknis dengan kebutuhan pencantuman dalam katalog.

7. Memeriksa kesesuaian informasi sebelum digunakan dalam proses pengadaan.

Checklist dan alur tersebut merupakan kerangka pemeriksaan teknis untuk membantu peserta memahami keterkaitan data AHSP dan informasi katalog. Penerapannya tetap perlu menyesuaikan ketentuan, kewenangan, serta mekanisme sistem yang berlaku.

Siapa yang Cocok Mengikuti Bimtek Integrasi Data AHSP?

Program ini ditujukan kepada aparatur pemerintah dan tenaga profesional yang terlibat dalam perencanaan biaya, pengelolaan pengadaan, penyusunan spesifikasi, serta penyediaan pekerjaan konstruksi.

Kelompok peserta yang relevan antara lain:

Instansi pemerintah:

• PA/KPA dan PPK yang menangani pengadaan pekerjaan konstruksi.

• Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan.

• Pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

• Staf UKPBJ dan LPSE.

• Tim teknis dan tim perencanaan konstruksi.

• ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

• Pengelola program pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah.

• Staf bidang perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Sektor swasta:

• Direktur dan manajer perusahaan jasa konstruksi.

• Staf estimasi biaya dan quantity surveyor.

• Tenaga ahli teknik sipil.

• Staf administrasi tender dan penawaran.

• Konsultan perencana dan pengawas konstruksi.

• Personel perusahaan penyedia barang dan jasa konstruksi.

Keterlibatan peserta dari unsur teknis dan pengadaan membantu membangun pemahaman yang lebih konsisten mengenai hubungan antara perhitungan biaya, spesifikasi pekerjaan, dan informasi yang digunakan dalam katalog elektronik.

Narasumber dan Instruktur Pelatihan

Narasumber dipilih dari praktisi dan akademisi yang menguasai bidang analisis biaya konstruksi, pengadaan barang/jasa pemerintah, serta penyelenggaraan katalog elektronik. Penguasaan terhadap regulasi dan penerapannya menjadi bagian penting dalam penyampaian materi.

Instruktur juga perlu memahami keterkaitan antara AHSP, HSD, koefisien tenaga kerja, bahan, peralatan, HPS, dan spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi. Pemahaman tersebut diperlukan agar pembahasan tidak berhenti pada teori peraturan, tetapi juga menjelaskan hubungan antarunsur dalam proses penyusunan perkiraan biaya.

Pada sisi katalog elektronik, narasumber perlu menguasai ketentuan pencantuman dan kurasi produk serta mekanisme e-purchasing berdasarkan regulasi LKPP yang berlaku. Dengan demikian, peserta memperoleh penjelasan yang relevan dengan tugas teknis dan administratif masing-masing.

Pertanyaan Umum tentang Bimtek Integrasi Data AHSP

1. Berapa biaya mengikuti Bimtek Integrasi Data AHSP?

Biaya pelatihan mengikuti paket, metode penyelenggaraan, lokasi, dan fasilitas kegiatan. Besaran harga belum ditetapkan dalam informasi program ini. Peserta dapat meminta penawaran resmi kepada penyelenggara untuk memperoleh rincian biaya dan fasilitas yang tersedia.

2. Apakah peserta mendapatkan sertifikat pelatihan?

Informasi mengenai penerbitan sertifikat perlu dikonfirmasi berdasarkan paket dan ketentuan penyelenggaraan kegiatan. Sertifikat pelatihan tidak boleh diasumsikan sebagai sertifikasi kompetensi atau bukti kelulusan profesi. Jika membutuhkan sertifikasi PBJ, peserta perlu memastikan skema dan penyelenggara yang berwenang.

3. Kapan jadwal pelatihan tahun 2027 dilaksanakan?

Jadwal kegiatan tahun 2027 belum dicantumkan secara spesifik. Pelaksanaan dapat dikoordinasikan berdasarkan kebutuhan instansi, ketersediaan peserta, dan kesiapan penyelenggaraan. Calon peserta dapat menghubungi penyelenggara untuk meminta informasi jadwal terbaru.

4. Apakah pelatihan dapat dilaksanakan secara daring atau in-house?

Pelaksanaan secara daring maupun in-house dapat dikonsultasikan dengan penyelenggara. In-house training memungkinkan materi disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan karakteristik pekerjaan konstruksi yang ditangani. Ketersediaan metode, jadwal, dan ketentuan pelaksanaannya perlu dikonfirmasi terlebih dahulu.

5. Berapa lama durasi pelatihan ini?

Durasi kegiatan belum ditetapkan dalam informasi program. Lama pelatihan dapat disesuaikan dengan ruang lingkup materi yang dibutuhkan, mulai dari pembahasan regulasi, struktur AHSP, penyusunan harga satuan, hingga mekanisme katalog elektronik.

6. Apa hubungan AHSP dengan HPS pekerjaan konstruksi?

AHSP digunakan untuk menghasilkan harga satuan pekerjaan melalui perhitungan komponen biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Hasil perhitungan perkiraan biaya dapat menjadi bagian dari penyusunan HPS sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, ketepatan data AHSP berpengaruh terhadap kualitas dasar perhitungan harga pekerjaan konstruksi.

7. Apakah seluruh data AHSP dapat langsung dimasukkan ke dalam e-Katalog?

Tidak dapat diasumsikan demikian. AHSP merupakan analisis perhitungan harga satuan pekerjaan, sedangkan katalog elektronik memiliki ketentuan pencantuman barang/jasa dan informasi produk. Kesesuaian data harus memperhatikan jenis pekerjaan, spesifikasi, satuan, mekanisme pencantuman, serta ketentuan sistem katalog yang berlaku.

8. Apa perbedaan integrasi data AHSP dan e-purchasing konstruksi?

Integrasi data AHSP dalam konteks pelatihan merupakan upaya menyelaraskan informasi teknis dan komponen pembentuk harga pekerjaan. Sementara itu, e-purchasing merupakan metode pengadaan melalui katalog elektronik. Keduanya berkaitan dalam proses pengadaan, tetapi memiliki fungsi dan tahapan yang berbeda.

Informasi Pendaftaran Bimtek Integrasi Data AHSP

Pengelolaan data biaya konstruksi membutuhkan ketelitian dalam membaca komponen harga, spesifikasi pekerjaan, dan ketentuan pengadaan elektronik. Melalui program ini, peserta dapat memperdalam pemahaman mengenai penyelarasan data AHSP dengan kebutuhan informasi katalog konstruksi untuk mendukung pelaksanaan tugas secara lebih terarah.

Untuk memperoleh informasi jadwal, penawaran biaya, metode pelaksanaan, dan kebutuhan pelatihan instansi, silakan menghubungi tim penyelenggara melalui kontak berikut.

• Kontak: Erik (HP/WhatsApp: 0878-2092-1902)

• Email: info@bimtektraining.com

• Website: https://www.bimtektraining.com/