Pelatihan Tipologi RTH Terbaru 2027–2028: Optimalkan Perencanaan dan Pengelolaan Taman Kota, Hutan Kota, Jalur Hijau, Sabuk Hijau, dan Pemakaman

Pelatihan Tipologi RTH Terbaru 2027–2028: Optimalkan Perencanaan dan Pengelolaan Taman Kota, Hutan Kota, Jalur Hijau, Sabuk Hijau, dan Pemakaman

Pelatihan Tipologi RTH Terbaru 2027–2028: Optimalkan Perencanaan dan Pengelolaan Taman Kota, Hutan Kota, Jalur Hijau, Sabuk Hijau, dan Pemakaman

Pelatihan Tipologi RTH merupakan program pengembangan kompetensi yang membahas klasifikasi, perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan fungsi serta karakteristik kawasan perkotaan. Program ini mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang berstatus berlaku. Pembahasan mencakup taman kota, hutan kota, jalur hijau, sabuk hijau, dan pemakaman sebagai bagian dari pengembangan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

Kebutuhan terhadap tenaga teknis yang memahami tipologi RTH semakin relevan dalam penyusunan rencana tata ruang, pengelolaan aset ruang terbuka, dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Memasuki tahun 2027–2028, pemahaman terhadap karakteristik setiap jenis RTH menjadi bekal penting bagi pemerintah daerah maupun pengelola kawasan dalam merencanakan ruang hijau secara lebih terarah.

1. Apa Itu Tipologi RTH Perkotaan dan Bagaimana Penerapannya?

Tipologi RTH Perkotaan adalah pengelompokan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan karakteristik, fungsi, bentuk, dan peruntukannya dalam suatu wilayah kota atau kawasan perkotaan. Pengelompokan tersebut membantu pemerintah dan pengelola kawasan menentukan pendekatan penyediaan serta pemanfaatan ruang hijau sesuai kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022, RTH mencakup kawasan atau zona RTH serta RTH berdasarkan objek ruangnya. Pengelompokan ini menjadi dasar untuk memahami perbedaan karakteristik ruang hijau, termasuk taman kota, hutan kota, jalur hijau, sabuk hijau, dan tempat pemakaman.

Penerapan tipologi tidak cukup hanya dengan menentukan luas lahan yang tersedia. Perencana juga perlu memperhatikan fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, serta penanggulangan bencana.

Melalui pelatihan ini, peserta mempelajari hubungan antara klasifikasi RTH, kebutuhan ruang, karakteristik lokasi, dan pendekatan pengelolaan. Pemahaman tersebut membantu mengurangi ketidaksesuaian antara peruntukan lahan, fungsi ruang, dan kebutuhan pemeliharaan.

2. Apa Dasar Hukum Perencanaan dan Pengelolaan RTH?

Dasar hukum utama penyediaan dan pemanfaatan RTH adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan ini ditetapkan pada 19 Juli 2022 dan diundangkan serta mulai berlaku pada 20 Juli 2022.

Regulasi tersebut mengatur penyediaan dan pemanfaatan RTH dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. RTH juga dibedakan menjadi RTH publik dan RTH privat berdasarkan karakteristik penyediaannya.

Beberapa ketentuan yang relevan untuk dipelajari meliputi:

  • Klasifikasi RTH publik dan RTH privat.

  • Tipologi kawasan atau zona RTH.

  • Tipologi RTH berdasarkan objek ruang.

  • Perencanaan penyediaan RTH.

  • Pemanfaatan RTH berdasarkan fungsi dan tipologi.

  • Pengelolaan serta peningkatan kualitas RTH.

Sumber regulasi resmi:

Berdasarkan pemeriksaan sumber tersebut, status Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tercatat masih berlaku. Tidak ditemukan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa peraturan tersebut telah digantikan oleh regulasi baru khusus tipologi RTH untuk periode 2027–2028. Karena itu, istilah terbaru dalam judul program mengacu pada periode penyelenggaraan, bukan klaim adanya regulasi baru.

Mengapa Pemahaman Tipologi RTH Penting bagi Pemerintah Daerah?

Pemahaman terhadap klasifikasi dan pengelolaan ruang hijau membantu pemerintah daerah menghindari kesalahan dalam menentukan fungsi, lokasi, serta prioritas pengembangan kawasan. Setiap jenis ruang terbuka memiliki karakteristik berbeda sehingga pendekatan perencanaan dan pemeliharaannya perlu disesuaikan.

Berikut manfaat yang dapat diperoleh melalui penguasaan materi:

  1. Meningkatkan ketepatan perencanaan ruang. Pemahaman klasifikasi RTH membantu tim perencana menghindari ketidaksesuaian antara fungsi lahan, dokumen tata ruang, dan kebutuhan kawasan.

  2. Memperbaiki inventarisasi RTH. Identifikasi kondisi eksisting membantu mengurangi risiko data taman kota, hutan kota, dan jalur hijau yang tidak tercatat atau terpetakan secara tepat.

  3. Mendukung pengendalian pemanfaatan lahan. Pemahaman tipologi membantu mengidentifikasi penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan RTH.

  4. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset. Inventarisasi lahan dan bangunan milik pemerintah daerah dapat membantu mengidentifikasi potensi aset untuk penyediaan ruang hijau.

  5. Mengoptimalkan fungsi ekologis kawasan. Pemilihan vegetasi, pengelolaan air hujan, dan pemeliharaan ruang hijau yang sesuai dapat mendukung fungsi lingkungan.

  6. Memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. Kesamaan pemahaman teknis membantu mengurangi perbedaan data dan ketidaksinkronan program antara dinas teknis, Bappeda, dan perangkat daerah terkait.

Dengan kompetensi tersebut, perencanaan tidak hanya berorientasi pada keberadaan ruang hijau, tetapi juga memperhatikan kualitas, fungsi, dan keberlanjutan pengelolaannya.

Apa Saja Materi Pelatihan Tipologi RTH Tahun 2027–2028?

Materi pelatihan membahas aspek teknis perencanaan dan pengelolaan berbagai tipologi ruang terbuka hijau. Pokok pembahasan disusun dengan mengacu pada kerangka penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022.

Materi yang relevan untuk dipelajari meliputi:

  1. Konsep dan klasifikasi RTH: pengertian, fungsi, karakteristik, serta perbedaan RTH publik dan RTH privat.

  2. Tipologi kawasan RTH: pengenalan kawasan atau zona RTH dan karakteristik pemanfaatannya.

  3. Taman kota: fungsi ruang publik, penataan vegetasi, fasilitas pendukung, dan pemeliharaan kawasan.

  4. Hutan kota: karakteristik tutupan vegetasi, fungsi ekologis, dan pengelolaan kawasan berhutan.

  5. Jalur hijau: perencanaan ruang hijau pada koridor jalan dan kawasan transportasi.

  6. Sabuk hijau: pemahaman fungsi ruang hijau sebagai bagian dari pengendalian dan penataan kawasan.

  7. Pemakaman sebagai ruang terbuka hijau: pengelolaan vegetasi, ruang sirkulasi, dan penataan kawasan pemakaman.

  8. Identifikasi RTH eksisting: inventarisasi RTH publik dan privat serta pencatatan kondisi aktual.

  9. Identifikasi potensi lahan: pemanfaatan basis data aset lahan dan bangunan milik pemerintah daerah.

  10. Perencanaan penyediaan RTH: identifikasi kategorisasi wilayah, pendanaan, pemangku kepentingan, dan perumusan rencana penyediaan.

Materi tersebut menjadi landasan pembelajaran untuk memahami hubungan antara perencanaan tata ruang dan pengelolaan lapangan. Kedalaman pembahasan, pembagian sesi, serta metode praktik mengikuti kurikulum dan jadwal penyelenggaraan yang ditetapkan.

Aspek Teknis yang Perlu Diperhatikan dalam Pengelolaan Berbagai Tipologi RTH

Pengelolaan ruang terbuka hijau membutuhkan pendekatan yang berbeda berdasarkan fungsi dan karakteristik setiap kawasan. Kesalahan dalam mengidentifikasi tipologi dapat menyebabkan ketidaktepatan penataan vegetasi, pemanfaatan lahan, maupun pemeliharaan fasilitas.

Perbedaan fokus pengelolaan beberapa jenis ruang terbuka:

Jenis RTH Fokus perencanaan dan pengelolaan
Taman kota Penataan vegetasi, fasilitas publik, sirkulasi pengunjung, dan pemeliharaan
Hutan kota Struktur vegetasi, tutupan hijau, fungsi ekologis, dan perlindungan kawasan
Jalur hijau Kontinuitas ruang hijau, penataan tanaman, dan keselamatan pengguna jalan
Sabuk hijau Fungsi pembatas kawasan, vegetasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang
Pemakaman Penataan vegetasi, jalur sirkulasi, drainase, dan keteraturan kawasan

Alur identifikasi dan perencanaan RTH

Berdasarkan tahapan perencanaan dalam Lampiran II Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022, proses perencanaan dapat dipahami melalui enam tahapan berikut:

  1. Identifikasi RTH eksisting untuk mengetahui kondisi aktual ruang hijau.

  2. Identifikasi potensi lahan RTH berdasarkan data aset dan rencana tata ruang.

  3. Identifikasi kategorisasi wilayah kota atau kawasan perkotaan.

  4. Identifikasi pendanaan penyediaan RTH.

  5. Identifikasi pemangku kepentingan penyediaan RTH.

  6. Perumusan rencana penyediaan RTH berdasarkan hasil identifikasi.

Kesalahan umum yang perlu dihindari:

  • Menggunakan data luas RTH tanpa memeriksa kondisi aktual dan status lahannya.

  • Menyamakan karakteristik semua jenis ruang terbuka hijau.

  • Tidak mengintegrasikan data RTH dengan dokumen rencana tata ruang.

  • Mengabaikan potensi lahan milik pemerintah daerah.

  • Menentukan kebutuhan pemeliharaan tanpa mempertimbangkan fungsi kawasan.

Penguasaan aspek tersebut membantu peserta memahami persoalan teknis yang muncul dalam proses penyediaan dan pemanfaatan ruang hijau.

Siapa yang Cocok Mengikuti Pelatihan Ini?

Program ini ditujukan kepada aparatur pemerintah, tenaga teknis perencanaan, serta profesional yang memiliki tanggung jawab dalam penyediaan, penataan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Kelompok peserta yang relevan antara lain:

Instansi pemerintah:

  • Kepala dan staf Bappeda/Bapperida.

  • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

  • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

  • Dinas Lingkungan Hidup.

  • Dinas Pertamanan dan Kehutanan.

  • Bidang tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

  • Pejabat serta staf pengelola aset daerah.

  • Tenaga teknis perencanaan wilayah dan kota.

  • Aparatur pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Instansi swasta dan profesional:

  • Konsultan perencanaan wilayah dan kota.

  • Konsultan arsitektur lanskap.

  • Perusahaan pengembang kawasan perkotaan.

  • Pengelola kawasan perumahan dan permukiman.

  • Perusahaan pengelola fasilitas kawasan.

  • Tenaga profesional bidang lingkungan dan lanskap.

  • Akademisi serta praktisi tata ruang.

Peserta yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengawasan pemanfaatan ruang, maupun pemeliharaan kawasan akan memperoleh relevansi materi yang lebih langsung terhadap pekerjaan sehari-hari.

Bagaimana Kriteria Narasumber dan Instruktur?

Narasumber dipilih dari praktisi dan akademisi yang menguasai perencanaan wilayah dan kota, penataan ruang, arsitektur lanskap, serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Penguasaan terhadap regulasi penyediaan dan pemanfaatan RTH menjadi salah satu aspek penting dalam penyampaian materi.

Instruktur juga perlu memahami penerapan tipologi RTH dalam pekerjaan teknis, termasuk identifikasi ruang eksisting, analisis potensi lahan, pemanfaatan data tata ruang, dan penyusunan rencana penyediaan ruang hijau.

Dalam penyampaian materi, narasumber harus mampu menghubungkan ketentuan regulasi dengan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dan pengelola kawasan. Pendekatan pembelajaran diarahkan agar peserta memahami konsep, istilah teknis, serta tahapan kerja yang relevan dengan tanggung jawab masing-masing.

Profil Penyelenggara

Informasi mengenai legalitas, alamat kantor, dan dokumen kelembagaan penyelenggara belum disertakan dalam lembar fakta. Karena itu, informasi tersebut tidak dicantumkan sebagai klaim dalam artikel ini.

Pelaksanaan program dan informasi administrasi pendaftaran dapat dikonsultasikan melalui kontak penyelenggara yang tercantum pada bagian informasi pendaftaran.

Pertanyaan Umum tentang Pelatihan Tipologi RTH

Q1. Berapa biaya mengikuti Pelatihan Tipologi RTH?

Biaya mengikuti pelatihan menyesuaikan metode penyelenggaraan, durasi, lokasi, paket kegiatan, dan fasilitas yang disepakati. Untuk memperoleh rincian biaya tahun 2027–2028, calon peserta dapat menghubungi penyelenggara melalui kontak pendaftaran dan menyampaikan kebutuhan instansinya.

Q2. Apakah peserta mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan?

Program ini merupakan kegiatan pengembangan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan dan tidak menyediakan sertifikat. Peserta dapat memperoleh informasi mengenai administrasi serta ketentuan keikutsertaan lainnya melalui penyelenggara.

Q3. Kapan jadwal pelaksanaan pelatihan tahun 2027–2028?

Jadwal kegiatan mengikuti kalender penyelenggaraan dan kesepakatan dengan peserta atau instansi pemohon. Informasi tanggal, lokasi, dan ketersediaan program dapat dikonfirmasikan melalui kontak penyelenggara untuk membantu proses perencanaan keikutsertaan.

Q4. Apakah pelatihan dapat dilaksanakan secara in-house atau daring?

Pelaksanaan dapat dibicarakan untuk kebutuhan tatap muka, daring, maupun in-house training. Metode yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan instansi, jumlah peserta, serta ruang lingkup materi yang ingin dipelajari.

Q5. Berapa lama durasi pelatihan?

Durasi pelatihan mengikuti rancangan program dan kedalaman materi yang disepakati. Pembahasan dapat mencakup klasifikasi RTH, perencanaan penyediaan, identifikasi potensi lahan, serta pengelolaan taman kota dan hutan kota. Rincian jumlah hari dan jam pembelajaran perlu dikonfirmasi kepada penyelenggara.

Q6. Apa perbedaan RTH publik dan RTH privat?

RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan RTH privat disediakan oleh masyarakat atau pihak privat sesuai ketentuan yang berlaku. Perbedaan ini berkaitan dengan pihak penyedia, karakteristik pengelolaan, serta pemanfaatan ruangnya.

Q7. Bagaimana tahapan perencanaan penyediaan RTH berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022?

Perencanaan mencakup identifikasi RTH eksisting, identifikasi potensi lahan, kategorisasi wilayah kota atau kawasan perkotaan, identifikasi pendanaan, identifikasi pemangku kepentingan, serta perumusan rencana penyediaan RTH. Tahapan tersebut membantu pemerintah daerah menyusun perencanaan berdasarkan kondisi aktual dan potensi wilayah.

Q8. Apakah taman kota, hutan kota, jalur hijau, sabuk hijau, dan pemakaman memiliki pendekatan pengelolaan yang sama?

Tidak. Setiap jenis ruang terbuka memiliki karakteristik, fungsi, dan kebutuhan penataan yang berbeda. Taman kota membutuhkan perhatian pada fasilitas publik, sedangkan hutan kota lebih menitikberatkan pada struktur vegetasi dan fungsi ekologis. Jalur hijau, sabuk hijau, dan pemakaman juga memerlukan pendekatan pengelolaan sesuai karakteristik kawasan.

Informasi Pendaftaran Pelatihan Tipologi RTH 2027–2028

Perencanaan ruang terbuka hijau membutuhkan pemahaman yang menyeluruh, mulai dari identifikasi kondisi eksisting hingga pengelolaan setiap tipologi kawasan. Melalui program ini, instansi dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih memahami aspek teknis penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Untuk mendapatkan informasi program, jadwal, biaya, dan mekanisme pendaftaran, silakan menghubungi kontak berikut.