Ikuti Bimtek Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN melalui SIMAN v2 Terbaru: Prosedur, Persetujuan, dan Tata Kelola Aset Negara Sesuai Regulasi Terbaru
Bimtek Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN melalui SIMAN v2 Terbaru 2027: Prosedur, Persetujuan, dan Tata Kelola Aset Negara

Ikuti Bimtek Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN melalui SIMAN v2 Terbaru: Prosedur, Persetujuan, dan Tata Kelola Aset Negara Sesuai Regulasi Terbaru
Bimtek Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN melalui SIMAN v2 adalah program bimbingan teknis yang membahas prosedur penghapusan dan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Kegiatan ini membantu aparatur pengelola aset memahami alur pengajuan, penelitian dokumen, persetujuan pejabat berwenang, hingga penyelesaian administrasi. Penguasaan prosedur tersebut diperlukan agar pengelolaan aset negara pada 2026–2027 lebih tertib dan akuntabel.
Apa Itu Bimtek Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN melalui SIMAN v2?
Penghapusan BMN merupakan tindakan menghapus barang dari daftar barang melalui keputusan pejabat berwenang sehingga tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang tersebut berakhir sesuai ketentuan. Sementara itu, pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan kepemilikan barang melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan pengelolaan kekayaan negara.
Bimtek Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN melalui SIMAN v2 ini membahas keterkaitan kedua proses tersebut dengan penggunaan SIMAN v2. Peserta mempelajari bagaimana data aset, dokumen pendukung, usulan pengelolaan, penelitian, dan persetujuan diproses melalui sistem informasi pengelolaan BMN.
Dalam praktiknya, pengelolaan aset tidak cukup hanya dengan mengajukan penghapusan. Satuan kerja harus memastikan alasan penghapusan, status penggunaan, kondisi barang, kewenangan persetujuan, dan kelengkapan administrasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui diklat pengelolaan BMN ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai tata cara penghapusan aset negara, prosedur pemindahtanganan, serta penggunaan sistem informasi untuk mendukung tertib administrasi.
Apa Dasar Hukum Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN?
Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMN mengacu pada regulasi pengelolaan Barang Milik Negara serta ketentuan teknis yang mengatur masing-masing proses. Salah satu landasan utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.
Beberapa regulasi yang relevan untuk dipelajari meliputi:
-
PP Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
-
PP Nomor 28 Tahun 2020, tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014.
-
PMK Nomor 83/PMK.06/2016, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
-
PMK Nomor 111/PMK.06/2016, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2021.
-
PMK Nomor 118 Tahun 2023, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.
PMK 118 Tahun 2023 menjadi landasan penting dalam memahami penggunaan SIMAN. Regulasi tersebut mengatur penggunaan modul pengelolaan yang mencakup pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN. Prosesnya meliputi permohonan, penelitian, penetapan, persetujuan atau penolakan, serta tindak lanjut.
Perlu diperhatikan bahwa penggunaan SIMAN v2 tidak menghilangkan kewajiban mengikuti ketentuan substantif pengelolaan BMN. Pengguna tetap harus memastikan kesesuaian dokumen dan kewenangan pejabat yang menangani setiap tahapan.
Sumber regulasi resmi:
Mengapa Penguasaan Prosedur Penghapusan BMN Penting bagi Pengelola Aset?
Pengelolaan BMN membutuhkan ketelitian karena setiap keputusan penghapusan dan pemindahtanganan berhubungan dengan pertanggungjawaban aset negara. Kesalahan dalam menentukan mekanisme atau menyiapkan dokumen dapat menyebabkan proses pengajuan tertunda, persetujuan tidak diperoleh, atau pencatatan aset tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Berikut manfaat yang diperoleh peserta:
-
Memahami penentuan mekanisme penghapusan. Peserta dapat membedakan kondisi barang yang memerlukan penghapusan, pemusnahan, atau pemindahtanganan sehingga tidak salah menentukan prosedur.
-
Meningkatkan ketepatan dokumen pengajuan. Pemahaman administrasi membantu mengurangi risiko berkas dikembalikan karena informasi barang dan dokumen pendukung tidak lengkap.
-
Memahami kewenangan persetujuan. Peserta dapat mengenali peran Pengguna Barang dan Pengelola Barang sehingga usulan tidak diajukan kepada pihak yang tidak berwenang.
-
Memperkuat akurasi data aset. Keselarasan data SIMAN dengan dokumen dan kondisi fisik membantu mengurangi perbedaan pencatatan.
-
Memperbaiki ketertiban pelaporan. Penyelesaian administrasi setelah keputusan penghapusan atau pemindahtanganan membantu mencegah aset yang sudah tidak dikuasai tetap tercatat tanpa tindak lanjut.
Kompetensi tersebut mendukung pengelolaan aset yang transparan, tertib, dan akuntabel pada tahun anggaran 2026–2027.
Apa Saja Materi Bimtek Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN melalui SIMAN v2 Tahun 2027-2028?
Materi pelatihan dirancang untuk membahas hubungan antara ketentuan pengelolaan BMN, administrasi aset, dan penggunaan SIMAN v2. Pembahasan diarahkan pada pekerjaan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, serta petugas penatausahaan yang menangani proses pengajuan dan tindak lanjut.
Pokok materi yang dibahas meliputi:
-
Kebijakan dan prinsip pengelolaan BMN berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2020.
-
Ruang lingkup dan perbedaan penghapusan, pemusnahan, serta pemindahtanganan BMN.
-
Identifikasi kondisi dan status penggunaan BMN yang akan diusulkan untuk penghapusan.
-
Mekanisme pemindahtanganan melalui penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah.
-
Persyaratan administrasi dan dokumen pendukung pengajuan penghapusan BMN.
-
Prosedur permohonan, penelitian, penetapan, persetujuan, dan tindak lanjut pengelolaan BMN.
-
Pengenalan SIMAN dan fungsi Modul Pengelolaan untuk pemindahtanganan, pemusnahan, serta penghapusan.
-
Peran Admin, Supervisor, Koordinator, dan Analis dalam pengelolaan BMN melalui SIMAN.
-
Penatausahaan dan pembaruan data setelah proses penghapusan atau pemindahtanganan.
-
Pengawasan, pengendalian, serta pertanggungjawaban administrasi pengelolaan aset negara.
Materi disesuaikan dengan perkembangan ketentuan dan kebutuhan pengelolaan aset pada 2027. Pembahasan teknis antarmuka SIMAN v2 mengikuti versi aplikasi dan hak akses yang tersedia pada saat pelaksanaan.
Apa yang Perlu Diperhatikan dalam Proses Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN?
Keberhasilan pengelolaan BMN tidak hanya ditentukan oleh penggunaan aplikasi, tetapi juga oleh ketepatan menentukan mekanisme dan kesesuaian dokumen. Pengelola aset harus memahami hubungan antara kondisi barang, dasar pengajuan, kewenangan persetujuan, dan tindak lanjut pencatatan.
A. Checklist administrasi yang perlu diperiksa
-
Identitas dan kode barang dalam daftar BMN.
-
Status penggunaan dan unit kerja yang menguasai barang.
-
Kondisi fisik serta keberadaan barang.
-
Alasan dan dasar pengajuan penghapusan atau pemindahtanganan.
-
Dokumen pendukung sesuai mekanisme yang dipilih.
-
Kesesuaian kewenangan pihak yang mengajukan dan memberikan persetujuan.
-
Keputusan atau dokumen persetujuan yang menjadi dasar tindak lanjut.
-
Pembaruan daftar barang dan dokumentasi administrasi setelah proses selesai.
B. Alur umum pengelolaan
-
Mengidentifikasi barang dan memeriksa status administrasinya.
-
Menentukan mekanisme pengelolaan sesuai kondisi dan ketentuan.
-
Menyiapkan dokumen pendukung.
-
Mengajukan permohonan melalui mekanisme yang berlaku.
-
Melaksanakan penelitian oleh pejabat berwenang.
-
Memproses penetapan dan persetujuan sesuai kewenangan.
-
Menindaklanjuti keputusan serta memperbarui administrasi BMN.
Alur tersebut merupakan gambaran umum proses pengelolaan, bukan urutan nama menu atau tombol dalam aplikasi. Detail pelaksanaan tetap mengikuti ketentuan dan prosedur operasional yang berlaku.
Siapa yang Cocok Mengikuti Bimtek Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN melalui SIMAN v2?
Program ini ditujukan kepada aparatur dan tenaga profesional yang mempunyai tugas atau tanggung jawab dalam pengelolaan, penatausahaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Barang Milik Negara.
Peserta yang relevan antara lain:
-
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang pada kementerian dan lembaga.
-
Pengelola BMN pada biro umum, biro perlengkapan, dan bagian rumah tangga.
-
Pejabat penatausahaan BMN pada satuan kerja pemerintah pusat.
-
Pengurus Barang dan petugas administrasi aset.
-
Pejabat struktural dan fungsional yang menangani pengelolaan kekayaan negara.
-
Admin, Supervisor, Koordinator, dan Analis pengguna SIMAN.
-
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan pengawasan pengelolaan BMN.
-
Pegawai pada unit akuntansi dan pelaporan yang menangani pencatatan aset.
Program ini juga relevan bagi tenaga profesional pada perusahaan swasta, konsultan pengelolaan aset, dan lembaga yang terlibat dalam pendampingan administrasi aset pemerintah. Bagi peserta nonpemerintah, materi difokuskan pada pemahaman prosedur dan tata kelola BMN sesuai ruang lingkup pekerjaan masing-masing.
Dengan komposisi peserta tersebut, pembelajaran dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara administrasi aset, proses persetujuan, dan pengawasan pengelolaan kekayaan negara.
Bagaimana Kriteria Narasumber dan Instruktur?
Narasumber dipilih dari praktisi dan akademisi yang menguasai pengelolaan Barang Milik Negara, penatausahaan aset, kebijakan kekayaan negara, serta prosedur penghapusan dan pemindahtanganan BMN. Penguasaan substansi regulasi menjadi dasar utama agar penjelasan materi tidak terlepas dari ketentuan yang berlaku.
Instruktur juga harus memahami penggunaan sistem informasi pengelolaan aset negara, khususnya keterkaitan antara data BMN, proses administrasi, dan kewenangan pengguna sistem. Kemampuan menjelaskan fungsi peran Admin, Supervisor, Koordinator, dan Analis menjadi bagian penting dalam penyampaian materi SIMAN.
Pembelajaran diarahkan pada penerapan ketentuan dalam pekerjaan sehari-hari, termasuk pemeriksaan dokumen, identifikasi kesalahan administrasi, dan pemahaman alur persetujuan.
Setiap pembahasan teknis harus membedakan ketentuan regulasi, prosedur administrasi, dan fitur aplikasi. Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami konsep pengelolaan BMN, tetapi juga mengetahui batas kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
Pertanyaan Umum tentang Bimtek Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN melalui SIMAN v2
Q1. Berapa biaya mengikuti Bimtek Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN melalui SIMAN v2?
Biaya mengikuti paket kegiatan, metode penyelenggaraan, lokasi, dan fasilitas yang dipilih. Informasi harga belum ditetapkan dalam lembar fakta kegiatan ini. Calon peserta dapat meminta penawaran biaya melalui kontak penyelenggara untuk memperoleh rincian paket sesuai kebutuhan instansi.
Q2. Apakah peserta mendapatkan sertifikat setelah mengikuti kegiatan?
Kegiatan ini tidak menyediakan sertifikat. Fokus pembelajaran adalah peningkatan pemahaman teknis mengenai prosedur penghapusan, pemindahtanganan, administrasi BMN, serta pemanfaatan SIMAN dalam mendukung tata kelola aset negara.
Q3. Kapan jadwal pelaksanaan kegiatan tahun 2027?
Jadwal pelaksanaan tahun 2027 mengikuti konfirmasi penyelenggaraan dan kebutuhan instansi. Kegiatan dapat direncanakan berdasarkan kesepakatan waktu, lokasi, dan jumlah peserta. Untuk mengetahui jadwal yang tersedia, calon peserta dapat menghubungi penyelenggara secara langsung.
Q4. Apakah kegiatan dapat dilaksanakan secara in-house atau daring?
Kegiatan dapat direncanakan melalui metode tatap muka, daring, maupun in-house training. Pelaksanaan in-house memungkinkan materi disesuaikan dengan kebutuhan administrasi dan pengelolaan BMN pada instansi pemesan. Ketersediaan metode dan teknis pelaksanaan perlu dikonfirmasi sebelum pendaftaran.
Q5. Berapa lama durasi pelatihan pengelolaan BMN ini?
Durasi kegiatan belum ditentukan dalam informasi penyelenggaraan yang tersedia. Lama pembelajaran dapat direncanakan berdasarkan kedalaman materi, jumlah peserta, dan kebutuhan pembahasan prosedur penghapusan serta pemindahtanganan melalui SIMAN v2.
Q6. Apa perbedaan penghapusan BMN dan pemindahtanganan BMN?
Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan BMN melalui mekanisme yang ditentukan peraturan. Sementara itu, penghapusan merupakan tindakan menghapus BMN dari daftar barang melalui keputusan pejabat berwenang untuk membebaskan tanggung jawab administrasi dan fisik sesuai ketentuan. Keduanya merupakan proses berbeda, meskipun dapat saling berkaitan.
Q7. Apa fungsi Modul Pengelolaan pada SIMAN dalam proses penghapusan BMN?
Modul Pengelolaan digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, termasuk pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Berdasarkan PMK Nomor 118 Tahun 2023, proses tersebut mencakup permohonan, penelitian, penetapan, persetujuan atau penolakan, serta tindak lanjut. Penggunaannya mengikuti hak akses dan kewenangan masing-masing pengguna.
Q8. Apakah semua BMN dapat langsung dihapus melalui SIMAN v2?
Tidak. Penghapusan harus didasarkan pada alasan dan mekanisme yang sesuai ketentuan pengelolaan BMN. Pengguna harus memeriksa kondisi barang, status penggunaan, dokumen pendukung, serta kewenangan persetujuan. SIMAN berfungsi mendukung proses administrasi elektronik, bukan menggantikan persyaratan substantif dan keputusan pejabat berwenang.
Bagaimana Cara Mendaftar Bimtek Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN melalui SIMAN v2?
Pengelolaan BMN yang tertib membutuhkan pemahaman regulasi sekaligus ketepatan pelaksanaan administrasi. Melalui kegiatan ini, instansi dapat meningkatkan kompetensi aparatur dalam menangani proses penghapusan, pemindahtanganan, dan penggunaan SIMAN secara lebih terstruktur.
Segera koordinasikan kebutuhan pelatihan dengan penyelenggara untuk memperoleh informasi jadwal, penawaran biaya, metode pelaksanaan, dan paket kegiatan tahun 2027.
Informasi Pendaftaran:
-
Kontak: Erik (HP/WhatsApp: 0878-2092-1902)
-
Email: info@bimtektraining.com
-
Website: https://www.bimtektraining.com/