Pelatihan UU No 27 Tahun 2026 untuk Peningkatan Kompetensi SDM
Pelatihan UU No 27 Tahun 2026 untuk Peningkatan Kompetensi SDM

Pelatihan UU No 27 Tahun 2026 untuk Peningkatan Kompetensi SDM
Pelatihan UU No 27 Tahun 2026 adalah program pengembangan kompetensi bagi SDM, praktisi HR, pimpinan perusahaan, dan pengelola ketenagakerjaan untuk memahami Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang ini berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan membawa perubahan penting dalam tata kelola hubungan kerja. Pemahaman terhadap ketentuan baru diperlukan agar kebijakan perusahaan dan pengelolaan SDM selaras dengan ketentuan yang berlaku pada 2026–2027.
Apa Itu Pelatihan UU No 27 Tahun 2026?
Pelatihan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang membahas substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan beserta implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Materi diarahkan pada pemahaman hak dan kewajiban pekerja, tanggung jawab pemberi kerja, hubungan industrial, serta penerapan ketentuan ketenagakerjaan dalam aktivitas organisasi.
Program ini relevan bagi perusahaan yang perlu meninjau kembali kebijakan internal setelah berlakunya undang-undang tersebut. Peserta mempelajari bagaimana ketentuan hukum diterjemahkan ke dalam administrasi personalia, penyusunan perjanjian kerja, pengelolaan pekerja, dan prosedur hubungan kerja.
Selain dikenal sebagai diklat pelindungan ketenagakerjaan, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana pembelajaran bagi praktisi HRD, bagian legal, dan manajemen untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan terbaru.
Apa Dasar Hukum dan Perubahan Penting dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan?
Dasar hukum utama program ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Berdasarkan dokumentasi resmi JDIH Badan Pemeriksa Keuangan, undang-undang tersebut ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada 28 Oktober 2026. Statusnya tercatat berlaku.
UU ini mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat pencabutan sebagian ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81.
Beberapa substansi yang perlu diperhatikan meliputi:
-
Pengaturan pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi pekerja.
-
Pelindungan tenaga kerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu melalui jaminan sosial.
-
Larangan mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.
-
Penyesuaian ketentuan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
-
Penataan kembali ketentuan ketenagakerjaan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi.
Sumber resmi: JDIH BPK – UU Nomor 27 Tahun 2026.
Mengapa Pemahaman UU Nomor 27 Tahun 2026 Penting bagi Pengelola SDM?
Penerapan regulasi ketenagakerjaan membutuhkan pemahaman yang tidak hanya berorientasi pada teks undang-undang, tetapi juga pada pelaksanaan administrasi dan kebijakan perusahaan. Kesalahan dalam menerjemahkan ketentuan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, ketidaksesuaian dokumen, serta risiko hukum bagi pemberi kerja.
Berikut manfaat yang dapat diperoleh melalui kegiatan pelatihan:
-
Memperkuat kepatuhan ketenagakerjaan. Peserta memahami perubahan landasan hukum sehingga perusahaan dapat mengevaluasi kebijakan yang masih mengacu pada ketentuan lama.
-
Meningkatkan ketepatan penyusunan PKWT. Pemahaman mengenai batas waktu dan ketentuan perpanjangan membantu mengurangi kesalahan dalam administrasi kontrak pekerja.
-
Memperbaiki perlindungan dokumen pribadi pekerja. Perusahaan dapat mengevaluasi praktik penyimpanan ijazah dan dokumen pribadi agar tidak bertentangan dengan larangan yang diatur undang-undang.
-
Memperkuat tanggung jawab pengembangan kompetensi. Bagian HR dapat memahami tanggung jawab pemberi kerja terkait peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan kerja.
-
Mengurangi risiko perselisihan hubungan industrial. Pemahaman hak dan kewajiban para pihak membantu perusahaan mengambil keputusan ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan hukum.
-
Meningkatkan koordinasi HR dan bagian legal. Kedua bagian memiliki dasar pemahaman yang lebih seragam ketika mengevaluasi perjanjian kerja dan kebijakan internal.
Manfaat tersebut relevan untuk organisasi yang sedang menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan pada periode 2026–2027.
Materi Pelatihan Tahun 2026–2027
Materi disusun dengan pendekatan regulasi dan penerapan dalam aktivitas pengelolaan sumber daya manusia. Pembahasan mencakup ketentuan undang-undang, administrasi hubungan kerja, serta tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja.
Pokok materi yang dapat dibahas meliputi:
-
Kerangka Umum UU Nomor 27 Tahun 2026: ruang lingkup, tujuan, subjek hukum, dan prinsip pelindungan ketenagakerjaan.
-
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan: hubungan UU Nomor 27 Tahun 2026 dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023.
-
Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja: pemahaman kedudukan pekerja dan pemberi kerja serta administrasi hubungan kerja.
-
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT): ketentuan jangka waktu, perpanjangan, dan penyesuaian administrasi kontrak.
-
Hak dan Kewajiban Pekerja serta Pemberi Kerja: pemahaman tanggung jawab masing-masing pihak dalam hubungan kerja.
-
Pelindungan Dokumen Pribadi Pekerja: larangan mensyaratkan dan menahan ijazah atau dokumen pribadi sebagai jaminan hubungan kerja.
-
Pelatihan Kerja dan Peningkatan Kompetensi: tanggung jawab pemberi kerja serta sasaran pengembangan kompetensi pekerja.
-
Tenaga Kerja Sektor Informal dan Hubungan Pekerjaan Tertentu: pemahaman ketentuan pelindungan melalui jaminan sosial.
-
Pengelolaan Kebijakan dan Administrasi HR: evaluasi kebijakan internal, dokumen personalia, dan prosedur ketenagakerjaan.
-
Evaluasi Kepatuhan Ketenagakerjaan: identifikasi ketidaksesuaian kebijakan dan kebutuhan penyesuaian terhadap ketentuan undang-undang.
Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta, karakteristik organisasi, serta perkembangan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan pemerintah.
Elemen Pembeda: Apa yang Perlu Dievaluasi Perusahaan?
Salah satu fokus penting dalam memahami undang-undang baru adalah mengidentifikasi kebijakan perusahaan yang perlu ditinjau kembali. Evaluasi tidak cukup dilakukan dengan membaca perubahan regulasi, tetapi perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen dan prosedur kerja.
Checklist dokumen dan kebijakan yang perlu diperiksa:
Alur evaluasi kepatuhan ketenagakerjaan:
-
Mengidentifikasi ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026 yang berkaitan dengan kegiatan organisasi.
-
Menginventarisasi dokumen dan kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku.
-
Membandingkan kebijakan internal dengan ketentuan undang-undang.
-
Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan potensi risiko.
-
Menentukan kebutuhan penyesuaian administrasi dan prosedur.
-
Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan.
Contoh kasus – ilustrasi: Sebuah perusahaan masih menerapkan kebijakan penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan selama masa hubungan kerja. Setelah mempelajari UU Nomor 27 Tahun 2026, perusahaan perlu mengevaluasi kebijakan tersebut karena undang-undang mengatur larangan mensyaratkan dan menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.
Siapa yang Perlu Mengikuti Program Ini?
Program ini ditujukan kepada personel yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan tenaga kerja, penyusunan kebijakan perusahaan, administrasi hubungan kerja, dan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
Kelompok peserta yang relevan meliputi:
Instansi pemerintah:
-
Kepala dan pejabat bidang kepegawaian atau pengelolaan SDM.
-
Pejabat pada dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan.
-
Pengelola administrasi kepegawaian.
-
Pejabat pengelola hubungan kerja dan hubungan industrial.
-
Pengelola program pengembangan kompetensi aparatur.
Perusahaan swasta dan BUMN/BUMD:
-
Direktur dan pimpinan perusahaan.
-
Manajer Human Resources Development (HRD).
-
Human Resources Manager dan HR Business Partner.
-
Staf personalia dan administrasi ketenagakerjaan.
-
Legal Officer dan Corporate Legal.
-
Industrial Relations Officer.
-
Manajer operasional dan pengelola kepatuhan perusahaan.
Program ini juga relevan bagi konsultan ketenagakerjaan, pengelola lembaga pelatihan kerja, serta profesional yang terlibat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan hubungan kerja.
Bagaimana Kriteria Narasumber dan Instruktur?
Narasumber dipilih dari praktisi dan akademisi yang menguasai bidang hukum ketenagakerjaan, hubungan industrial, serta pengelolaan sumber daya manusia. Penguasaan substansi regulasi menjadi dasar utama agar pembahasan tidak hanya menjelaskan norma hukum, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai penerapannya dalam organisasi.
Instruktur perlu memahami hubungan antara UU Nomor 27 Tahun 2026 dengan regulasi ketenagakerjaan sebelumnya, termasuk perubahan ketentuan yang berpengaruh terhadap administrasi perusahaan.
Aspek kompetensi yang menjadi perhatian dalam pemilihan narasumber meliputi:
-
Pemahaman terhadap substansi UU Nomor 27 Tahun 2026.
-
Penguasaan administrasi hubungan kerja dan PKWT.
-
Pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja.
-
Penguasaan aspek kepatuhan ketenagakerjaan.
-
Kemampuan menjelaskan implikasi regulasi terhadap kebijakan HR.
-
Kemampuan menyampaikan materi secara sistematis dan aplikatif.
Pendekatan pembelajaran perlu menghubungkan ketentuan hukum dengan kebutuhan praktis peserta, khususnya dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan.
Pertanyaan Umum tentang Pelatihan UU No 27 Tahun 2026
1. Apa tujuan utama pelatihan ini?
Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman peserta terhadap UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pembelajaran mencakup perubahan ketentuan, hak dan kewajiban pekerja, tanggung jawab pemberi kerja, serta penerapan regulasi dalam administrasi dan kebijakan pengelolaan SDM.
2. Berapa biaya mengikuti pelatihan ini?
Biaya mengikuti pelatihan belum ditetapkan dalam informasi program ini. Besaran biaya dapat dikonfirmasikan kepada penyelenggara dengan mempertimbangkan jumlah peserta, lokasi, metode pelaksanaan, durasi, dan kebutuhan fasilitas kegiatan. Instansi atau perusahaan dapat meminta penawaran resmi sebelum menentukan keikutsertaan.
3. Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Program ini tidak menyediakan sertifikat sebagai fasilitas kegiatan. Fokus penyelenggaraan adalah memberikan pembelajaran dan peningkatan pemahaman peserta mengenai regulasi pelindungan ketenagakerjaan serta penerapannya dalam pengelolaan SDM.
4. Kapan jadwal pelaksanaan tahun 2026–2027?
Jadwal pelaksanaan tahun 2026–2027 menyesuaikan agenda penyelenggara dan kesepakatan dengan instansi atau perusahaan peserta. Calon peserta dapat menghubungi bagian pendaftaran untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan jadwal, lokasi, dan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Apakah pelatihan dapat dilaksanakan secara in-house atau daring?
Pelaksanaan dapat direncanakan melalui metode in-house, tatap muka, maupun daring sesuai kesepakatan penyelenggaraan. Metode in-house memungkinkan perusahaan menyesuaikan pembahasan dengan kebijakan internal dan kebutuhan pengelolaan tenaga kerja di lingkungan organisasinya.
6. Berapa lama durasi pelatihan?
Durasi kegiatan belum ditetapkan secara khusus. Lama pelaksanaan dapat dibahas berdasarkan cakupan materi, kebutuhan peserta, dan metode pembelajaran. Penyelenggara dapat memberikan informasi durasi melalui penawaran program sebelum kegiatan disepakati.
7. Bagaimana ketentuan PKWT berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026?
UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur jangka waktu PKWT paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali, dengan setiap perpanjangan paling lama satu tahun. Ketentuan ini perlu dipahami oleh bagian HR dan legal agar administrasi perjanjian kerja disesuaikan dengan ketentuan terbaru.
8. Apakah perusahaan masih boleh menahan ijazah pekerja sebagai jaminan?
UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur larangan bagi pemberi kerja untuk mensyaratkan dan menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pekerja atau buruh sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Perusahaan perlu mengevaluasi kebijakan dan prosedur administrasi personalia yang berkaitan dengan dokumen tersebut.
Informasi Pendaftaran Pelatihan UU No 27 Tahun 2026
Tingkatkan pemahaman dan kesiapan organisasi dalam menerapkan ketentuan pelindungan ketenagakerjaan terbaru. Segera konsultasikan kebutuhan pelatihan bagi instansi atau perusahaan Anda untuk memperoleh informasi program, penawaran biaya, serta rencana pelaksanaan kegiatan.
Informasi dan pendaftaran:
-
Kontak: Erik (HP/WhatsApp: 0878-2092-1902)
-
Email: info@bimtektraining.com
-
Website: https://www.bimtektraining.com/