Bimtek Wasdal BMN di SIMAN v2: Laporan Semester dan Tahunan, Tata Cara Penyusunan, Pelaporan, serta Implementasi PMK No. 207/PMK.06/2021 dan PMK No. 118 Tahun 2023
Bimtek Wasdal BMN di SIMAN v2: Laporan Semester dan Tahunan, Tata Cara Penyusunan, Pelaporan, serta Implementasi PMK No. 207/PMK.06/2021 dan PMK No. 118 Tahun 2023

Bimtek Wasdal BMN di SIMAN v2: Laporan Semester dan Tahunan, Tata Cara Penyusunan, Pelaporan, serta Implementasi PMK No. 207/PMK.06/2021 dan PMK No. 118 Tahun 2023
Apa Itu Bimtek Wasdal BMN di SIMAN v2?
Bimtek Wasdal BMN di SIMAN v2 adalah program bimbingan teknis mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN), termasuk penyusunan laporan semester dan tahunan melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Kegiatan ini membahas penerapan PMK No. 207/PMK.06/2021 dan PMK No. 118 Tahun 2023 sebagai landasan pengelolaan serta pengawasan BMN.
Penguasaan prosedur tersebut diperlukan agar satuan kerja dapat melaksanakan pemantauan, penertiban, evaluasi, dan pelaporan secara tertib. Peserta juga mempelajari keterkaitan antara administrasi aset, kondisi fisik barang, dan data yang dicatat dalam sistem informasi.
Program ini relevan bagi instansi yang mencari Bimtek Pengawasan dan Pengendalian BMN, pelatihan SIMAN versi 2, maupun diklat penyusunan laporan Wasdal BMN. Pembahasan diarahkan pada kebutuhan pekerjaan pengelola aset pemerintah, khususnya dalam menghadapi penyusunan laporan tahun 2026 dan 2027.
Dasar Hukum Pengawasan dan Pengendalian BMN
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola aset negara. Dua regulasi yang menjadi fokus pembahasan program ini adalah PMK No. 207/PMK.06/2021 dan PMK No. 118 Tahun 2023.
1. PMK No. 207/PMK.06/2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara ditetapkan pada 29 Desember 2021, diundangkan pada 30 Desember 2021, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2022.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang. Ruang lingkupnya mencakup pemantauan, penertiban, investigasi, serta pelaporan pengawasan dan pengendalian.
PMK tersebut mencabut:
-
PMK No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
-
PMK No. 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 244/PMK.06/2012.
2. PMK No. 118 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara ditetapkan pada 9 November 2023 dan diundangkan pada 13 November 2023.
Peraturan ini menjadi pedoman pengelolaan BMN menggunakan SIMAN. Pengaturan tersebut mendukung pelaksanaan pengelolaan aset negara secara elektronik, termasuk pemanfaatan modul pengawasan dan pengendalian.
Berdasarkan informasi JDIH Kementerian Keuangan, PMK No. 118 Tahun 2023 belum memiliki riwayat perubahan yang tercatat pada halaman dokumennya.
Sumber regulasi resmi:
Mengapa Penguasaan Wasdal BMN Penting bagi Pengelola Aset Pemerintah?
Pengawasan dan pengendalian BMN bukan hanya kegiatan administratif untuk memenuhi kewajiban pelaporan. Pelaksanaannya berkaitan langsung dengan kepastian status aset, ketertiban penggunaan barang, keamanan kekayaan negara, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Berikut manfaat penguasaan prosedur Wasdal BMN bagi satuan kerja:
1. Meningkatkan ketertiban administrasi aset. Pencatatan yang tidak konsisten antara dokumen sumber dan data SIMAN dapat menimbulkan perbedaan informasi dalam laporan. Pemahaman prosedur membantu petugas mengidentifikasi dan menindaklanjuti ketidaksesuaian tersebut.
2. Memperkuat pengamanan BMN. Aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan memadai atau belum teridentifikasi kondisi fisiknya berisiko menghadapi permasalahan pengamanan. Pengawasan membantu mengidentifikasi kebutuhan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum.
3. Meningkatkan ketepatan laporan semester dan tahunan. Kesalahan pengelompokan kegiatan, data yang tidak lengkap, atau tindak lanjut yang belum tercatat dapat memengaruhi kualitas laporan Wasdal.
4. Memperbaiki pengendalian pemanfaatan barang. BMN yang digunakan tidak sesuai ketentuan atau belum memiliki dokumentasi penggunaan yang memadai memerlukan tindakan penertiban dan pemantauan.
5. Mempermudah tindak lanjut hasil pemeriksaan. Temuan pemeriksaan yang tidak ditindaklanjuti dapat menjadi persoalan berulang. Pengelola BMN perlu memahami dokumentasi tindak lanjut dan mekanisme pelaporannya.
6. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset. Informasi aset yang tertib membantu pimpinan satuan kerja melakukan evaluasi dan mengambil keputusan berdasarkan data yang dapat ditelusuri.
Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara pelaksanaan Wasdal, pengelolaan dokumen BMN, dan penggunaan SIMAN. Materi tersebut relevan untuk mendukung pekerjaan rutin maupun persiapan pelaporan pada periode 2026–2027.
Materi Bimtek Wasdal BMN di SIMAN v2 Tahun 2026–2027
Materi pelatihan disusun berdasarkan ruang lingkup pengawasan dan pengendalian BMN serta pedoman pengelolaan BMN melalui SIMAN. Pembahasan mencakup aspek regulasi, administrasi, pemantauan, penertiban, investigasi, dan pelaporan periodik.
Pokok materi yang dibahas meliputi:
1. Kebijakan dan Regulasi Wasdal BMN: pemahaman PMK No. 207/PMK.06/2021, PMK No. 118 Tahun 2023, serta keterkaitan keduanya dalam pelaksanaan pengawasan aset negara.
2. Kelembagaan dan Kewenangan Wasdal: pembagian peran Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang (KPB), dan unit pelaksana pengawasan secara berjenjang.
3. Ruang Lingkup Pengawasan BMN: pengawasan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN.
4. Pemantauan dan Penertiban BMN: pemahaman pemantauan administratif dan lapangan, identifikasi ketidaksesuaian, serta tindak lanjut terhadap permasalahan pengelolaan aset.
5. Pelaksanaan Investigasi BMN: pemahaman kondisi yang memerlukan investigasi, pengumpulan informasi, dokumentasi permasalahan, dan mekanisme tindak lanjut sesuai ketentuan.
6. Penggunaan SIMAN untuk Pengelolaan BMN: pemahaman sistem informasi, struktur pengelolaan data aset, serta keterkaitan modul pengawasan dan pengendalian dengan administrasi BMN.
7. Penyusunan Laporan Wasdal Semester: pemahaman kewajiban pelaporan periodik, pengumpulan informasi kegiatan pengawasan, dokumentasi hasil pemantauan, dan tindak lanjut penertiban.
8. Penyusunan Laporan Wasdal Tahunan: pembahasan konsolidasi hasil pengawasan selama satu tahun, evaluasi pelaksanaan Wasdal, serta penyusunan informasi pelaporan tahunan.
9. Pengendalian Kualitas Data dan Dokumen BMN: identifikasi perbedaan data aset, kelengkapan dokumen administrasi, kesesuaian informasi penggunaan, dan penelusuran data pendukung.
10. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Wasdal: pemahaman rekomendasi perbaikan, pemantauan tindak lanjut, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan BMN.
Materi teknis penggunaan SIMAN v2 disesuaikan dengan fitur, hak akses, dan prosedur aplikasi yang berlaku. Rincian simulasi operasional dan keluaran pembelajaran mengikuti pengaturan teknis penyelenggaraan serta ketersediaan akses aplikasi.
Elemen Pembeda dalam Penyusunan Laporan Wasdal BMN
Penyusunan laporan Wasdal memerlukan ketelitian dalam menghubungkan aktivitas pengawasan dengan bukti administrasi dan kondisi aset. Peserta perlu memahami bahwa laporan bukan sekadar rangkuman kegiatan, melainkan dokumentasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dapat ditelusuri.
Berikut dua aspek penting yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pekerjaan.
A. Alur kerja penyusunan laporan Wasdal
-
Mengidentifikasi periode pelaporan semester atau tahunan.
-
Mengumpulkan informasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN.
-
Mengidentifikasi kegiatan pemantauan, penertiban, dan investigasi yang telah dilaksanakan.
-
Menghimpun dokumen pendukung dan informasi kondisi aset.
-
Menelaah kesesuaian informasi administrasi dengan data BMN.
-
Mengidentifikasi permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan.
-
Menyusun informasi laporan berdasarkan ketentuan dan format yang berlaku.
-
Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan sebelum penyampaian laporan melalui mekanisme yang ditetapkan.
B. Kesalahan umum yang perlu dihindari
-
Data aset tidak diperbarui sesuai kondisi administrasi dan fisik.
-
Dokumen pendukung kegiatan pengawasan tidak tersedia atau tidak tertata.
-
Permasalahan pengelolaan BMN tidak didokumentasikan secara memadai.
-
Tindak lanjut hasil pengawasan tidak memiliki catatan perkembangan.
-
Informasi laporan semester tidak dikelola dengan baik sebagai bahan penyusunan laporan tahunan.
-
Pengguna belum memahami fungsi dan alur kerja modul SIMAN yang berkaitan dengan Wasdal.
C. Perbandingan fokus kedua regulasi
| Aspek | PMK 207/PMK.06/2021 | PMK 118 Tahun 2023 |
|---|---|---|
| Fokus | Pengawasan dan pengendalian BMN | Pengelolaan BMN melalui SIMAN |
| Ruang lingkup | Pemantauan, penertiban, investigasi, pelaporan | Pedoman pengelolaan BMN berbasis sistem informasi |
| Pelaksanaan | Pengelola Barang dan Pengguna Barang | Penggunaan SIMAN dalam pengelolaan BMN |
| Keterkaitan | Landasan pelaksanaan Wasdal | Pedoman sistem informasi pengelolaan BMN |
Pemahaman terhadap kedua regulasi tersebut membantu peserta membedakan kewajiban substantif pengawasan dengan dukungan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan aset negara.
Siapa yang Cocok Mengikuti Bimtek Wasdal BMN di SIMAN v2?
Program ini ditujukan kepada aparatur dan tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, penatausahaan, serta pelaporan Barang Milik Negara. Peserta berasal dari kementerian, lembaga pemerintah pusat, instansi vertikal, dan satuan kerja pengguna BMN.
Kelompok jabatan yang relevan meliputi:
-
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
-
Pejabat pengelola BMN pada kementerian dan lembaga.
-
Pengurus Barang dan Penatausahaan BMN.
-
Pengelola Barang pada unit kerja terkait.
-
Pejabat dan staf bagian keuangan serta perlengkapan.
-
Pengelola administrasi aset dan inventarisasi.
-
Aparatur pada bagian umum dan rumah tangga.
-
Auditor internal dan aparatur pengawasan yang menangani pengelolaan aset negara.
-
Pejabat struktural yang bertanggung jawab atas tata kelola aset.
-
Tenaga profesional pada lembaga atau badan usaha yang mendukung administrasi dan pengelolaan aset pemerintah.
Peserta yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan semester dan tahunan akan memperoleh relevansi pembelajaran yang lebih besar karena materi berkaitan dengan proses kerja dan tanggung jawab pelaporan di satuan kerja masing-masing.
Bagaimana Kriteria Narasumber dan Instruktur Pelatihan?
Narasumber dipilih dari praktisi dan akademisi yang menguasai pengelolaan Barang Milik Negara, pengawasan dan pengendalian aset negara, serta penerapan ketentuan pengelolaan BMN. Penguasaan terhadap PMK No. 207/PMK.06/2021 dan PMK No. 118 Tahun 2023 menjadi kompetensi yang relevan dengan substansi pelatihan.
Instruktur juga diarahkan memiliki pemahaman mengenai:
-
Prosedur pengawasan dan pengendalian BMN pada tingkat satuan kerja.
-
Tata cara pemantauan, penertiban, dan investigasi aset negara.
-
Penyusunan laporan Wasdal semester dan tahunan.
-
Administrasi serta penatausahaan BMN.
-
Penggunaan SIMAN dan keterkaitan modul pengawasan dan pengendalian.
-
Identifikasi ketidaksesuaian data dan dokumentasi tindak lanjut.
Pembelajaran perlu menghubungkan ketentuan regulasi dengan persoalan administratif yang dihadapi pengelola BMN. Dengan demikian, peserta dapat memahami dasar pelaksanaan pekerjaan sekaligus meningkatkan ketepatan dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Pertanyaan Umum tentang Bimtek Wasdal BMN di SIMAN v2
1. Berapa biaya mengikuti Bimtek Wasdal BMN di SIMAN v2?
Biaya mengikuti kegiatan bergantung pada paket penyelenggaraan, metode pembelajaran, lokasi, durasi, dan fasilitas yang disepakati. Karena belum terdapat ketentuan harga dalam informasi program ini, calon peserta perlu meminta penawaran resmi kepada penyelenggara sebelum melakukan pendaftaran.
2. Apakah kegiatan ini menyediakan sertifikat?
Program ini berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis pengawasan serta pengendalian BMN. Kegiatan ini tidak menawarkan sertifikasi kompetensi profesi. Informasi mengenai dokumen administrasi keikutsertaan dapat dikonfirmasi kepada penyelenggara.
3. Kapan jadwal pelaksanaan untuk tahun 2026 dan 2027?
Jadwal pelaksanaan tahun 2026–2027 mengikuti agenda penyelenggaraan dan kesepakatan dengan instansi peserta. Kementerian, lembaga, atau satuan kerja dapat menghubungi penyelenggara untuk memperoleh informasi mengenai pilihan tanggal, lokasi, dan ketersediaan program.
4. Apakah pelatihan dapat dilaksanakan secara in-house atau daring?
Pelaksanaan dapat dibicarakan melalui metode in-house di lokasi instansi maupun daring, sesuai kesepakatan penyelenggaraan. Metode in-house memungkinkan pembahasan disesuaikan dengan kebutuhan administrasi dan permasalahan pengelolaan BMN pada instansi peserta.
5. Berapa lama durasi pelatihan Wasdal BMN?
Durasi kegiatan belum ditetapkan dalam informasi program ini. Jumlah hari dan jam pembelajaran dapat dikonfirmasi berdasarkan cakupan materi, kebutuhan peserta, serta metode penyelenggaraan yang dipilih oleh instansi.
6. Apa perbedaan fungsi PMK No. 207/PMK.06/2021 dan PMK No. 118 Tahun 2023?
PMK No. 207/PMK.06/2021 mengatur pengawasan dan pengendalian BMN, termasuk pemantauan, penertiban, investigasi, serta pelaporannya. Sementara itu, PMK No. 118 Tahun 2023 memberikan pedoman pengelolaan BMN menggunakan SIMAN. Keduanya memiliki fokus berbeda tetapi saling berkaitan dalam tata kelola aset negara.
7. Apa saja kegiatan yang termasuk dalam pengawasan dan pengendalian BMN?
Berdasarkan PMK No. 207/PMK.06/2021, pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan melalui pemantauan, penertiban, dan investigasi. Objek pengawasannya mencakup penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan, serta pemeliharaan BMN.
8. Apa yang harus diperhatikan saat menyusun laporan Wasdal semester dan tahunan melalui SIMAN?
Satuan kerja perlu memperhatikan kesesuaian periode laporan, kelengkapan informasi kegiatan Wasdal, dokumentasi pemantauan, hasil penertiban, investigasi apabila dilakukan, serta tindak lanjut permasalahan. Penginputan dan penyampaian laporan juga harus mengikuti prosedur, format, serta kewenangan akses yang berlaku pada sistem.
Informasi Pendaftaran Bimtek Wasdal BMN di SIMAN v2
Ketertiban pengawasan dan pengendalian aset negara membutuhkan pemahaman regulasi serta kemampuan mengelola informasi BMN secara sistematis. Melalui program ini, instansi dapat meningkatkan kesiapan aparatur dalam melaksanakan Wasdal dan menyusun laporan semester maupun tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memperoleh informasi penyelenggaraan, penawaran biaya, dan penyesuaian materi berdasarkan kebutuhan instansi, silakan menghubungi tim penyelenggara.
Informasi kontak pendaftaran:
-
Kontak: Erik
-
HP/WhatsApp: 0878-2092-1902
-
Email: info@bimtektraining.com
-
Website: https://www.bimtektraining.com/