Bimtek Tata Cara Penyusunan HPS Konstruksi 2027/2028

Bimtek Tata Cara Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Konstruksi Mengacu pada Pedoman AHSP Terbaru

Bimtek Tata Cara Penyusunan HPS adalah program bimbingan teknis yang membahas proses perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan konstruksi berdasarkan analisis harga satuan pekerjaan (AHSP), harga satuan dasar, kebutuhan sumber daya, dan komponen biaya terkait. Kegiatan ini membantu PPK, pejabat pengadaan, serta tim teknis memahami penyusunan estimasi biaya yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaruan pedoman teknis dan ketentuan pengadaan pemerintah menjadi perhatian dalam pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2026–2027.

Apa Itu Penyusunan HPS Pekerjaan Konstruksi?

Penyusunan HPS pekerjaan konstruksi merupakan proses memperkirakan biaya pengadaan pekerjaan konstruksi berdasarkan data teknis, kebutuhan pekerjaan, serta informasi harga yang relevan. HPS ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan memperhitungkan komponen biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pekerjaan konstruksi, perhitungan HPS berkaitan erat dengan AHSP yang digunakan untuk memperoleh harga satuan pekerjaan melalui analisis kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Proses tersebut harus mempertimbangkan spesifikasi teknis, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, serta kondisi lokasi proyek.

Melalui pelatihan penyusunan HPS konstruksi, peserta mempelajari cara mengidentifikasi kebutuhan biaya, menyusun analisis harga satuan, melakukan survei harga pasar, dan menyusun rekapitulasi estimasi biaya. Pemahaman ini membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan.

Dasar Hukum dan Pedoman Teknis Penyusunan HPS Konstruksi

Penyusunan HPS pekerjaan konstruksi perlu memperhatikan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah serta pedoman teknis perhitungan biaya konstruksi. Salah satu pedoman utama yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 ditetapkan dan diundangkan pada 30 Agustus 2023. Peraturan tersebut berstatus berlaku dan mencabut Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi.

Selain itu, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 ditetapkan pada 30 April 2025 dan menjadi perubahan kedua atas ketentuan pengadaan tersebut.

Beberapa pedoman yang relevan dalam pembelajaran meliputi:

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, sebagai kerangka pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Perpres Nomor 46 Tahun 2025, sebagai perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

3. Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023, sebagai pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR.

4. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2023, tentang pedoman pembahasan usulan HPS pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR.

Peserta perlu memahami bahwa penerapan pedoman AHSP harus disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan dan ketentuan yang berlaku. Penggunaan regulasi serta standar teknis yang tidak sesuai dapat menyebabkan perhitungan biaya kehilangan dasar yang memadai.

Mengapa Kemampuan Menyusun HPS Penting bagi Pengelola Pengadaan dan Tim Teknis?

Ketepatan penyusunan HPS berpengaruh terhadap kualitas perencanaan dan proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi. Kesalahan dalam menentukan harga satuan, volume, atau komponen biaya dapat menimbulkan perbedaan signifikan antara estimasi anggaran dan kebutuhan pekerjaan.

Berikut manfaat yang menjadi fokus pembelajaran:

1. Meningkatkan ketepatan estimasi biaya. Peserta memahami hubungan antara volume pekerjaan, koefisien AHSP, dan harga satuan dasar sehingga mengurangi risiko perhitungan yang tidak sesuai kebutuhan lapangan.

2. Mengurangi kesalahan analisis harga satuan. Pemahaman terhadap koefisien tenaga kerja, bahan, dan peralatan membantu menghindari penggunaan komponen biaya yang tidak relevan dengan metode pelaksanaan.

3. Memperkuat dasar pertanggungjawaban PPK. Penyusunan HPS dengan sumber data yang jelas membantu menyediakan dokumentasi perhitungan ketika dilakukan pemeriksaan atau evaluasi pengadaan.

4. Meningkatkan kualitas survei harga pasar. Peserta memahami pentingnya membandingkan harga material dan sumber daya berdasarkan spesifikasi, lokasi, serta waktu pengumpulan data sehingga tidak menggunakan harga yang sudah tidak relevan.

5. Menghindari ketidaksesuaian anggaran pekerjaan. Perhitungan volume dan komponen biaya yang lebih cermat membantu mengurangi risiko kekurangan maupun ketidaktepatan alokasi anggaran.

6. Mendukung proses pemilihan penyedia. HPS yang disusun berdasarkan perhitungan yang rasional memberikan dasar estimasi yang lebih baik dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi.

Manfaat tersebut relevan bagi instansi pemerintah yang melaksanakan pembangunan gedung, jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan berbagai infrastruktur lainnya. Melalui diklat penyusunan HPS, peserta dapat memperkuat pemahaman teknis sekaligus meningkatkan konsistensi proses perencanaan biaya.

Materi Bimtek Penyusunan HPS Konstruksi Tahun 2026–2027

Materi pelatihan dirancang untuk membahas keterkaitan antara dokumen perencanaan, analisis harga satuan pekerjaan, survei harga, dan penyusunan rekapitulasi HPS. Pembahasan diarahkan pada kebutuhan pekerjaan konstruksi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Pokok materi yang dibahas meliputi:

1. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: pemahaman ketentuan HPS berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

2. Konsep dan Fungsi HPS: pengertian, tujuan, kedudukan HPS, tanggung jawab PPK, serta keterkaitan HPS dengan dokumen persiapan pengadaan.

3. Pemahaman Pedoman AHSP: penerapan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 dalam penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi.

4. Identifikasi Volume Pekerjaan: pemahaman gambar rencana, spesifikasi teknis, daftar kuantitas pekerjaan, dan kebutuhan volume berdasarkan lingkup pekerjaan.

5. Perhitungan Harga Satuan Dasar (HSD): pemahaman komponen harga tenaga kerja, bahan, dan peralatan sebagai dasar analisis biaya.

6. Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP): pembahasan koefisien sumber daya, produktivitas, metode pelaksanaan, dan pembentukan harga satuan pekerjaan.

7. Survei dan Analisis Harga Pasar: pengumpulan serta evaluasi informasi harga material, upah tenaga kerja, dan biaya peralatan sesuai kondisi lokasi pekerjaan.

8. Perhitungan Biaya Peralatan Konstruksi: identifikasi kebutuhan alat, kapasitas, produktivitas, biaya operasional, dan komponen biaya peralatan.

9. Perhitungan Biaya Tidak Langsung dan Keuntungan: pemahaman komponen biaya yang diperhitungkan dalam penyusunan HPS sesuai ketentuan pengadaan.

10. Perhitungan Pajak dalam HPS: pemahaman perlakuan Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

11. Penyusunan Rekapitulasi HPS: penggabungan hasil analisis harga satuan, volume pekerjaan, dan komponen biaya menjadi estimasi keseluruhan pekerjaan.

12. Evaluasi Kewajaran HPS: identifikasi ketidaksesuaian harga satuan, kesalahan koefisien, ketidakakuratan volume, serta konsistensi antara dokumen teknis dan estimasi biaya.

Materi tersebut dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan konstruksi dan kebutuhan peserta. Untuk program tahun 2026–2027, pembahasan diarahkan pada pemahaman pedoman AHSP yang berlaku dan penerapannya dalam penyusunan estimasi biaya pekerjaan.

Elemen Penting yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan HPS

Penyusunan HPS yang baik tidak hanya bergantung pada kemampuan menghitung angka. PPK dan tim teknis juga perlu memastikan bahwa setiap komponen biaya memiliki dasar perhitungan yang jelas dan berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan.

1. Checklist dokumen dan data pendukung

Beberapa dokumen dan informasi yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan meliputi:

• Gambar rencana pekerjaan konstruksi.

• Spesifikasi teknis dan persyaratan pekerjaan.

• Daftar kuantitas atau volume pekerjaan.

• Analisis harga satuan pekerjaan.

• Data harga satuan dasar tenaga kerja.

• Data harga satuan dasar bahan.

• Data harga satuan dasar peralatan.

• Informasi lokasi dan kondisi pelaksanaan pekerjaan.

• Komponen biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak sesuai ketentuan.

• Dokumen hasil perhitungan dan rekapitulasi HPS.

Kelengkapan tersebut membantu memastikan bahwa perhitungan biaya mempunyai keterkaitan dengan kebutuhan teknis pekerjaan.

2. Alur penyusunan HPS pekerjaan konstruksi

Secara umum, proses penyusunan dapat dipahami melalui tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi ruang lingkup pekerjaan berdasarkan dokumen perencanaan.

2. Memeriksa gambar teknis dan spesifikasi pekerjaan.

3. Menentukan volume masing-masing item pekerjaan.

4. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan peralatan.

5. Menentukan harga satuan dasar berdasarkan data yang relevan.

6. Menghitung harga satuan pekerjaan menggunakan analisis AHSP.

7. Menghitung total biaya berdasarkan volume dan harga satuan.

8. Memperhitungkan komponen biaya lainnya sesuai ketentuan.

9. Menyusun rekapitulasi dan menetapkan HPS oleh PPK.

3. Kesalahan umum yang perlu dihindari

• Menggunakan harga material tanpa memperhatikan spesifikasi dan lokasi pekerjaan.

• Menggunakan koefisien AHSP yang tidak sesuai dengan metode pelaksanaan.

• Mengabaikan kebutuhan alat dalam perhitungan pekerjaan mekanis.

• Menggunakan volume pekerjaan yang tidak konsisten dengan gambar rencana.

• Tidak memperhitungkan komponen biaya sesuai ketentuan.

• Menggunakan data harga yang tidak relevan dengan waktu penyusunan HPS.

Pemahaman terhadap ketiga elemen tersebut membantu peserta melihat penyusunan HPS sebagai proses analisis teknis dan finansial yang saling berkaitan.

Siapa yang Perlu Mengikuti Pelatihan Penyusunan HPS Konstruksi?

Pelatihan ini ditujukan kepada aparatur pemerintah dan tenaga profesional yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, pengadaan, serta pengawasan pekerjaan konstruksi. Pemahaman mengenai AHSP dan HPS dibutuhkan oleh personel yang bertanggung jawab terhadap ketepatan estimasi biaya dan kesesuaian dokumen pengadaan.

Kelompok peserta yang direkomendasikan meliputi:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab dalam persiapan pengadaan dan penetapan HPS.

2. Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan yang terlibat dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi.

3. Kepala Bidang dan Kepala Seksi Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta instansi teknis lainnya.

4. Staf perencanaan dan penganggaran yang menyusun estimasi kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur.

5. Tim teknis dan tenaga ahli konstruksi yang terlibat dalam analisis volume serta harga satuan pekerjaan.

6. Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pengadaan dan anggaran pekerjaan konstruksi.

7. Konsultan perencana dan konsultan pengawas yang menangani dokumen teknis serta perhitungan biaya proyek.

8. Kontraktor dan tenaga profesional bidang konstruksi yang membutuhkan pemahaman mengenai pembentukan harga satuan pekerjaan dan estimasi biaya.

Peserta dapat berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, perusahaan konstruksi, maupun konsultan swasta. Program ini juga relevan bagi personel yang sedang mempersiapkan pelaksanaan proyek konstruksi pada tahun anggaran 2026–2027.

Narasumber dan Instruktur

Kualitas pembelajaran penyusunan HPS sangat dipengaruhi oleh penguasaan instruktur terhadap regulasi pengadaan dan aspek teknis konstruksi. Narasumber dipilih dari praktisi dan akademisi yang menguasai penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi, penerapan AHSP, serta mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kompetensi yang menjadi perhatian dalam pemilihan instruktur meliputi:

• Pemahaman terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan terakhir.

• Penguasaan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi.

• Kemampuan menjelaskan perhitungan HSD tenaga kerja, bahan, dan peralatan.

• Penguasaan analisis koefisien dan harga satuan pekerjaan konstruksi.

• Pemahaman survei harga pasar dan penyesuaian biaya berdasarkan kondisi lokasi.

• Kemampuan menjelaskan hubungan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan HPS.

Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran diarahkan agar peserta memahami dasar perhitungan sekaligus mampu mengidentifikasi persoalan yang sering muncul dalam penyusunan estimasi biaya konstruksi.

Pertanyaan Umum tentang Bimtek Tata Cara Penyusunan HPS

1. Berapa biaya mengikuti Bimtek Penyusunan HPS Konstruksi?

Biaya mengikuti kegiatan bergantung pada paket penyelenggaraan, metode pembelajaran, durasi, dan lokasi kegiatan. Informasi harga peserta maupun paket instansi dapat diminta melalui kontak penyelenggara. Rincian biaya akan disampaikan berdasarkan kebutuhan calon peserta dan bentuk pelaksanaan yang dipilih.

2. Apakah peserta mendapatkan sertifikat setelah mengikuti kegiatan?

Informasi mengenai sertifikat atau dokumen bukti keikutsertaan mengikuti ketentuan program yang ditawarkan. Calon peserta dapat mengonfirmasi fasilitas tersebut sebelum melakukan pendaftaran. Untuk kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah, pastikan juga membedakan sertifikat keikutsertaan pelatihan dengan sertifikat kompetensi profesi.

3. Kapan jadwal pelaksanaan Bimtek HPS tahun 2027?

Jadwal kegiatan tahun 2027 mengikuti agenda penyelenggaraan dan permintaan instansi. Calon peserta dapat menghubungi penyelenggara untuk memperoleh informasi jadwal yang tersedia, pilihan lokasi, dan kemungkinan pelaksanaan secara khusus bagi instansi.

4. Apakah pelatihan dapat diselenggarakan secara daring atau in-house?

Pelaksanaan dapat dimintakan dalam bentuk tatap muka, daring, maupun in-house sesuai ketersediaan program dan kesepakatan penyelenggaraan. Metode in-house memungkinkan instansi menyesuaikan pembahasan dengan karakteristik pekerjaan konstruksi, kebutuhan peserta, serta permasalahan penyusunan HPS yang dihadapi.

5. Berapa lama durasi pelatihan penyusunan HPS konstruksi?

Durasi kegiatan mengikuti paket dan rancangan pembelajaran yang disepakati. Materi dapat mencakup pengenalan regulasi, pemahaman AHSP, perhitungan harga satuan dasar, survei harga, hingga rekapitulasi HPS. Informasi jumlah hari dan jam pembelajaran perlu dikonfirmasi sebelum pendaftaran.

6. Apa hubungan antara AHSP dan HPS pekerjaan konstruksi?

AHSP merupakan metode analisis untuk menghitung harga satuan pekerjaan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Hasil perhitungan tersebut menjadi salah satu dasar dalam memperkirakan biaya pekerjaan konstruksi. HPS juga memperhitungkan komponen biaya lain sesuai ketentuan pengadaan, sehingga keduanya saling berkaitan tetapi tidak memiliki pengertian yang sama.

7. Apa perbedaan HSD dan HSP dalam penyusunan HPS?

Harga Satuan Dasar (HSD) merupakan harga dasar komponen sumber daya seperti tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Sementara itu, Harga Satuan Pekerjaan (HSP) merupakan hasil analisis kebutuhan sumber daya berdasarkan koefisien dan harga satuan dasarnya. HSP kemudian digunakan dalam perhitungan biaya berdasarkan volume pekerjaan untuk menyusun estimasi biaya konstruksi.

8. Apakah Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 masih menjadi pedoman AHSP?

Ya. Berdasarkan informasi JDIH Kementerian PUPR yang diperiksa, Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 berstatus berlaku dan mencabut Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022. Pedoman tersebut mengatur penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR, termasuk perhitungan harga satuan pekerjaan sebagai bagian dari penyusunan HPS.

Informasi Pendaftaran Bimtek Tata Cara Penyusunan HPS

Ketepatan perhitungan HPS merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengadaan pekerjaan konstruksi yang terencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Tingkatkan pemahaman teknis Anda melalui program Bimtek Tata Cara Penyusunan HPS Konstruksi dengan materi yang mengacu pada pedoman AHSP dan ketentuan pengadaan pemerintah.

Untuk memperoleh informasi jadwal, biaya, paket kegiatan, dan mekanisme pendaftaran, silakan menghubungi:

• Kontak: Erik (HP/WhatsApp: 0878-2092-1902)

• Email: info@bimtektraining.com

• Website: https://www.bimtektraining.com/